Kepala Sekolah dan Guru di Kecamatan Ciniru Jadi Sasaran Pungli

Kepala Sekolah dan Guru di Kecamatan Ciniru Jadi Sasaran Pungli

Selasa, 15 Januari 2019, Januari 15, 2019

Kuningan (SATU) - Dugaan adanya Pungutan Liar (Pungli) dikeluhkan oleh beberapa orang guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkup UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan.


Pungutan tersebut terjadi ketika guru-guru tersebut menandatangankan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada pihak UPTD melalui operator.


Berdasarkan informasi aduan dari narasumber yang diterima oleh PAC LSM Penjara Kecamatan Ciniru  yang diketuai oleh Bima, menyebutkan bahwa untuk penandatanganan SKP sendiri bagi guru dipungut biaya sebesar Rp. 50.000,- sedangkan untuk kepala sekolah dipungut biaya sebesar Rp. 100.000,-.


"Tandatangan SKP saja ditarif 50 ribu per orang, Kepala Sekolah 100 ribu. Yang seperti itu bukan yang termasuk pungli," ujar salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya tersebut.


Menindaklanjuti dugaan adanya pungli tersebut, Selasa (15/01/2019) kuningansatu.com beserta Ketua PAC LSM Penjara Kecamatan Ciniru dan tim mencoba untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kepala UPTD setempat, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat karena sedang ada keperluan di luar kota.


Demi keberimbangan informasi untuk pemberitaan, kuningansatu.com pun mencoba menghubungi Kepala UPTD yang diketahui bernama Dastro melalui sambungan selular serta pesan singkat whatsapp, namun kembali tidak mendapatkan jawaban dari yang bersangkutan.


Namun dari keterangan Iwan selaku operator UPTD yang berhasil dikonfirmasi, diakui bahwa pungutan dengan nilai tersebut benar adanya dan atas sepengetahuan pihak UPTD.


Diterangkan, pungutan tersebut merupakan inisiatif dari operator atas koordinasi dengan seluruh operator yang ada di lingkup Dinas Pendidikan di Kabupaten Kuningan.


"Benar kang, inisistif operator atas koordinasi dengan seluruh operator yang ada di Kuningan, tapi pihak UPTD pun mengetahui," katanya.


Menurutnya, total Guru dan Kepala Sekolah yang berstatus PNS di Kecamatan Ciniru berjumlah 135 orang, dan soal pungutan itu Iwan menerangkan bukan untuk tanda tangan melainkan pembuatan dan penginputan SKP itu sendiri sekaligus biaya transport untuk penyampaian SKP karena dilakukan diluar jam kerja operator.


"Untuk penginputan dan pembuatan SKP sekaligus biaya transportnya karena di luar jam kerja," katanya.


Sementara itu, perihal pembuatan dan penginputan SKP, salah satu kepala sekolah yang ada di lingkup UPTD Pendidikan Kecamatan Ciniru menjelaskan bahwa SKP merupakan kewajiban personal guru ataupun kepala sekolah sebagai PNS yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai.


Bima selaku Ketua PAC LSM Penjara Kecamatan Ciniru sangat menyayangkan adanya pungutan tersebut, apalagi jika yang disampaikan operator UPTD tersebut benar maka tidak menutup kemungkinan pungutan tersebut terjadi di seluruh UPTD yang ada di Kabupaten Kuningan.


"Kalau benar ini atas dasar koordinasi dengan seluruh operator dan diketahui oleh seluruh UPTD di Kuningan, berarti pungutan ini bisa dikatakan pungutan berjamaah yang tidak ada dasar hukumnya," sangkanya.


Sebagai bagian dari lembaga yang berkomitmen untuk memantau kinerja aparatur negara khususnya dalam partisipasinya mengawal kebijakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Bima mengaku akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti karena bisa jadi pungutan semacam ini terjadi tidak hanya di tahun ini saja melainkan di tahun-tahun sebelumnya juga terjadi.


.tim

TerPopuler