Menyoal Pabrik Pulpen, Antara Diskresi dan Perda

Menyoal Pabrik Pulpen, Antara Diskresi dan Perda

Sabtu, 05 Januari 2019, Januari 05, 2019

Kuningan (SATU) - Polemik Tata Ruang di Kabupaten Kuningan terus bergulir dan mengundang reaksi dari berbagai elemen masyarakat yang ada. Berdirinya beberapa bangunan seperti Pabrik Pulpen di Jalan Lingkar Timur Desa Sampora Kecamatan Cilimus dan Rumah Sakit Terpadu di Jalan Cut Nyak Dhien Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan terus menjadi sorotan dan dipertanyakan kesesuaiannya dengan aturan yang ada oleh berbagai pihak.

Dalam audiensi yang dilakukan oleh gabungan Ormas dan LSM (GIBAS, PENJARA, LMPI), Jum'at (04/01/2019) di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan beberapa tokoh dari masing-masing lembaga mempertanyakan tentang legalitas pendirian pabrik pulpen di Jalan Lingkar Timur Kabupaten Kuningan yang jika merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang RTRW, pembangunan pabrik pulpen tersebut diduga menyalahi aturan peruntukan wilayah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomer 26 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031 yang tertuang pada Pasal 47 ayat (1) bahwa kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 hurup f terdiri atas : (a) Kawasan peruntukan industri menengah ; (b) Kawasan peruntukan untuk industri kecil dan mikro.

Selanjutnya pada pasal (2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berupa industri pengolahan produksi hasil pertanian dan kehutanan meliputi (a) Kecamaan Cilimus; (b) Kecamatan Cigandamekar; (c) Kecamatan Cipicung ; dan; (d) Kecamatan Garawangi. Lebih lanjut Pada pasal 47 ayat (4) disebutkan secara tegas bahwa pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk industri rumah tangga dan kerajinan serta industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan.

Bagaikan berada di sebuah persimpangan, aturan mengenai tata ruang di Kabupaten Kuningan ini sendiri khususnya Perda Nomor 26 Tahun 2011 dinilai Ketua Komisi 1, A. Rusdiana sudah seharusnya direvisi namun sayangnya pembahasan mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sendiri hingga kini belum selesai dibahas.

"Idealnya RDTR itu dievaluasi setiap lima tahun. Ini kan sudah delapan tahun belum juga direvisi. Ketua (DPRD) juga kesal, RDTR pembahasanya dengan eksekutif tidak kunjung rampung," ungkap Rusdiana.

Menanggapi hal tersebut, koordinator audiensi, Dadan Prasunardiansyah mengatakan bahwa jika peraturan yang ada (Perda 26/2011) dinilai sudah tidak sesuai atau perlu direvisi, sementara pembahasan RDTR tidak kunjung selesai, maka akan mnjadi sebuah dilema bagi para investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Kuningan. Seperti halnya permasalahan pembangunan pabrik pulpen ini yang jika mengacu pada aturan yang ada jelas melanggar dan jelas pula sanksinya.

"Kalau aturan yang ada (Perda 26/2011) katanya sudah tidak sesuai atau perlu direvisi, sementara RDTR itu sendiri belum selesai dibahas, ini akan memunculkan dilematis bagi para investor. Aturan mana yang akan dipakai?," tanya Dadan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ANCaR (Aliansi Nasional Cendikiawan Akar Rumput)  Tunggul Naibaho mengatakan, ketiadaan RDTR membuat pihak eksekutif terus menerus melakukan diskresi. Dan menurutnya hal ini tidak sehat bagi sebuah pemerintahan.

"Kalau begitu, eksekutif terus menerus melakukan diskresi, lalu legislatif ikut-ikutan nimbrung. Padahal pemerintahan yang baik harus berdasarkan UU dan peraturan," sindir Tunggul.

Tunggul pun mengungkapkan, dari 541 Kabupaten dan Kota di Indonesia baru 40 saja yang memiliki RDTR. Fakta ini tentu bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang mencanangkan pengurusan ijin yang cepat secara online.

"Kalau tidak ada RDTR, terpaksa pengusaha mengurus perijinanya secara offline," terang Tunggul.

Dari beberapa Dinas terkait, hanya BAPPEDA dan DPMPTSP saja yang mengirim perwakilannya dalam audiensi tersebut, sementara Dinas PUPR selaku tim teknis tidak dapat hadir dikarenakan sedang ada pemanggilan oleh pihak Polres Kuningan terkait beberapa hal lainnya. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan BAPPEDA pun mengharapkan agar pembahasan RDTR cepat diselesaikan.

"Karena jika tidak direvisi maka pemberian ijin akan mengacu pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sifatnya masih makro. Kalau RDTR itu kan sudah fix, sehingga tidak bisa diskresi," terang perwakilan BAPPEDA.

Kabid Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan, Asep Suryaman, mengatakan bahwa pihaknya hanyalah sebagai eksekutor karena mengenai tata ruang bukan berada di ranahnya.

"DPMPTSP hanya sebagai eksekutor, tidak usah saya terangkan lagi tentang tata ruang karena kami hanya eksekutor. Menyangkut tentang izin, kami tidak berani mengeluarkan ijin ketika mekanisme dan tempuhan tersebut belum ada persyaratan," tandasnya.

D. Setiawan selaku perwakilan dari Ormas LMPI berharap agar pembangunan pabrik pulpen ini bisa dikaji ulang agar tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari. Pihaknya sangat mendukung terhadap adanya investasi di Kabupaten Kuningan ini, terlebih dapat menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, tapi disisi lain aturan pun harus ditegakkan.

"Disini semuanya sudah ada payung hukumnya dan sudah disahkan dalam Perda, jadi kenapa produk hukum tersebut harus kalah dan tidak berlaku dengan bahas diskresi, bukankan diskresi itu sama dengan kebijakan? Terus bagai mana ahirnya kalau aturan ini kalah dengan kebijakan, kalau begitu sudah saja jangan ada aturan," ujar Wakil Ketua LMPI Kuningan ini.

Mengingat ketidakhadiran beberapa dinas terkait khususnya  tim teknis dari Dinas PUPR dalam audiensi tersebut, Gabungan Ormas dan LSM tersebut berencana menggelar kembali audiensi serupa dalam waktu dekat dengan menghadirkan seluruh pihak yang berkompeten untuk menjelaskan permasalahan tersebut kepada publik.

.imam

TerPopuler