Dewan Akan Panggil Bupati Beserta Jajarannya Terkait Pembangunan Pabrik Pulpen

Dewan Akan Panggil Bupati Beserta Jajarannya Terkait Pembangunan Pabrik Pulpen

Selasa, 08 Januari 2019, Januari 08, 2019

Kuningan (SATU) - Menyikapi permasalahan pembangunan pabrik pulpen di Kecamatan Cilimus yang diduga melanggar Perda 26/2011, gabungan Ormas dan LSM (GASAK, GIBAS, LMPI, PENJARA) Kabupaten Kuningan kembali gerudug Gedung DPRD Kabupaten Kuningan untuk lakukan audiensi, Selasa (8/1/2019).

Audiensi tersebut dihadiri dan diterima oleh unsur eksekutif dan legislatif yang terkait dengan permasalahan tersebut meliputi Dinas PUPR, DPMPTSP, Unsur pimpinan DPRD, Komisi 1 DPRD Kuningan, beserta beberapa unsur terkait lainnya.

Beberapa tokoh Ormas dan LSM kembali mempertanyakan perihal pembangunan pabrik pulpen yang diduga melanggar Perda 26/2011 terlebih setelah munculnya istilah Diskresi yang dikemukakan pihak dinas terkait dalam audiensi sebelumnya.

Perwakilan LSM Penjara Indonesia, Setiabudhi, dalam audiensi tersebut secara tegas meminta agar dilakukan uji publik perihal pembangunan pabrik pulpen yang menurutnya telah mengabaikan aturan yang berlaku.

"Kami dari LSM Penjara Indonesia meminta agar dilakukan uji publik perihal permasalahan pembangunan pabrik pulpen ini," tegas Setiabudhi.

Ketua DPD LSM Penjara Jawa Barat ini juga dengan tegas mengatakan bahwa jika pihak eksekutif maupun legislatif tidak dapat memberikan kejelasan serta menyelesaikan perihal permasalahan ini secara tuntas, maka dari pihaknya akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum bahkan sampai ke tingkat nasional.

"Kalau perlu, kita bawa permasalahan ini ke jalur hukum hingga ke tingkat nasional," katanya.

Di tempat yang sama perihal istilah Diskresi yang terlontar pada audiensi sebelumnya, Sekjen GASAK, Dadan Prasunardiansyah mengatakan bahwa dengan adanya Diskresi tersebut jangan sampai mengabaikan aturan yang ada sehingga seolah-olah pemerintah dapat melakukan apapun dan berlindung dibalik tameng Diskresi.

"Jangan sampai karena adanya diskresi, pemerintah dapat seenaknya saja membangun apapun dimanapun dan mengabaikan aturan yang ada dan masih berlaku," katanya.

Sementara itu selaku unsur legislatif, Toto Suharto mengatakan akan memanggil unsur legislatif terutama Bupati beserta jajarannya guna menjelaskan permasalahan tersebut.

"Kami akan memanggil pihak eksekutif khususnya Bupati beserta jajarannya guna menjelaskan permasalahan ini sehingga dapat diselesaikan," katanya.

.imam








TerPopuler