Dadan : Ini Bukan Sekedar Asumsi Belaka

Dadan : Ini Bukan Sekedar Asumsi Belaka

Jumat, 04 Januari 2019, Januari 04, 2019

Kuningan (SATU) - Menyikapi permasalahan pembangunan pabrik pulpen di Jalan Lingkar Timur Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan yang diduga melanggar Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011, Jum'at (04/01/2019), gabungan Ormas dan LSM lakukan audiensi ke Gedung DPRD Kuningan khususnya komisi 1.

Namun sayangnya, berdasarkan pantauan kuningansatu.com di lokasi, audiensi yang digelar ini mengalami kebuntuan karena ketidakhadiran perwakilan Dinas PUPR selaku tim teknis.

Menurut keterangan dari beberapa sumber, ketidakhadiran dari tim teknis ini sendiri dikarenakan dalam waktu yang bersamaan, tim teknis sendiri sedang memenuhi panggilan dari pihak Polres Kuningan terkait beberapa hal, sehingga audiensi tersebut hanya dihadiri oleh Ketua Komisi 1 A. Rusdiana, Perwakilan BAPPEDA, Perwakilan DPMPTSP, dan beberapa unsur terkait masalah tersebut.

Koordinator aksi Dadan Prasunardiansyah kepada kuningansatu.com mengatakan bahwa pihaknya merasa kecewa karena ketidakhadiran beberapa pihak terkait khususnya tim teknis. Menurutnya ketidakhadiran ini membuat semakin banyak pertanyaan yang timbul, terlebih berkaitan dengan aspirasi yang mereka bawa dan sampaikan dalam auduensi yang belum mendapatkan jawaban pasti.

Dadan beserta rombongan menggelar audiensi ini hanya untuk menagih komitmen pemerintah daerah terkait penegakan produk hukum yang mereka buat berupa Perda.

"Kami tidak alergi dengan apa yang dinamakan investasi, apalagi untuk kemajuan Kuningan. Namun pemerintah juga tidak dapat begitu saja mengabaikan komitmennya terhadap produk hukum yang mereka buat," katanya.

Diterangkan Dadan, permasalahan pembangunan pabrik pulpen ini bukanlah hanya sebatas asumsi peribadi saja seperti yang ditudingkan beberapa pihak. Berdasarkan Perda Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Kedudukan RTRW Kabupaten Kuningan sebagai pedoman pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana sektoral lainnya serta RTRW berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Tujuan penataan ruang kabupaten kuningan sendiri adalah menjadikan kabupaten konservasi berbasis pertanian dan pariwisata yang berdaya saing.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomer 26 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031 dan Undang Undang Republik indonesia Nomer 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, maka dalam pembangunan pabrik pulpen ini diduga melanggar peruntukan pembangunan seperti yang tertuang pada Pasal 47 Perda
kuningan no 26 tahun 2011, yang mana disebutkan pada ayat (1) bahwa kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 hurup f terdiri atas : (a) Kawasan peruntukan industri menengah ; (b) Kawasan peruntukan untuk industri kecil dan mikro.

Selanjutnya pada pasal (2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup (a) berupa industri pengolahan produksi hasil pertanian dan kehutanan meliputi (a) Kecamaan cilimus; (b) Kecamatan cigandamekar; (c) Kecamatan cipicung ; dan; (d) Kecamatan garawangi.

Lebih lanjut Pada pasal 47 ayat (4) disebutkan secara tegas bahwa pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk industri rumah tangga dan kerajinan serta industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan.

"Ini yang berbicara adalah Perda, bukan saya secara pribadi sehingga disebut asumsi. Silahkan kaji, apakah pembangunan pabrik pulpen di wilayah Kecamatan Cilimus itu sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perda tersebut?," tukasnya.

.imam







TerPopuler