Soal Rumah Sakit Terpadu, Sekjen GASAK : Jika Tidak Berizin, Harusnya Dibongkar dan Kena Denda

Soal Rumah Sakit Terpadu, Sekjen GASAK : Jika Tidak Berizin, Harusnya Dibongkar dan Kena Denda

Rabu, 02 Januari 2019, Januari 02, 2019

Kuningan (SATU) - Meski terpantau tidak lagi adanya aktifitas dari para pekerja yang sebelumnya bekerja membangun Rumah Sakit Terpadu di Jalan Cut Nyak Dhien Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, beberapa pengamat kembali berkomentar perihal adanya dugaan pelanggaran perizinan pada proyek tersebut.


Sekjen Gerakan Satu Kuningan (GASAK), Dadan Prasunardiansyah menanggapi hal tersebut mengatakan jika betul saat ini pembangunan rumah sakit tersebut berhenti, kemungkinan memang terkendala perizinan yang belum ada. Selanjutnya pertanyaan yang akan muncul menurutnya adalah sampai kapan pembangunannya akan dihentikan?

"Kalau memang dihentikan pembangunannya, sampai kapan?," tanya Dadan.


Dijelaskan Dadan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36/2005 tentang Bangunan Gedung, Pasal 14 ayat (1), disebutkan bahwa Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung, sehingga jika hal tersebut dilanggar, maka dijelaskan pada Pasal 115 ayat (1) bahwa Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembangunan bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan gedung. Selanjutnya pada ayat (2) Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.



"Kalau kita mengacu pada PP 36/2005, dan melihat saat ini tidak ada lagi aktifitas pembangunan, saya rasa memang ada masalah pada perizinannya," kata Dadan kepada kuningansatu.com, Rabu (02/01/2019).


Selain sanksi administratif seperti penghentian pembangunan atau pembongkaran, kata Dadan, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, juga dijelaskan pada pasal 45 ayat (2), bahwa pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.


"Kalau di UU 28/2002 malah ada sanksi berupa denda sebesar 10% dari nilai bangunan yang dibangun kalau memang tidak memiliki IMB," imbuh Dadan.


Pria yang juga aktif sebagai Pengurus Alumni GMNI Kabupaten Kuningan ini juga mengatakan, meski beberapa pihak terkait mengatakan tidak ada permasalahan perizinan dalam pembangunan rumah sakit, namun tidak lagi adanya aktifitas pekerja di areal pembangunan bisa jadi indikasi adanya masalah tersebut, terlebih saat ini publik yang mempertanyakan hal tersebut belum diperlihatkan berbagai bukti yang menyatakan adanya perizinan.


Dadan pun sangat menyayangkan pihak pemilik rumah sakit yang jika benar dalam membangun rumah sakit tersebut tidak mengindahkan aturan yang ada tentang perizinan. Padahal menurutnya dengan tidak mengindahkan aturan tentang perizinan, pada akhirnya pihak pengusaha sendiri yang dirugikan, apalagi kalau sampai bangunan yang sudah dibangun harus kembali dibongkar.


"Apalah susahnya bereskan perizinan terlebih dahulu baru membangun, kalau sudah seperti ini akhirnya pengusaha juga yang rugi, apalagi kalau sampai dibongkar kembali bangunannya," kata Dadan.


Menurutnya tidaklah sulit mengurus perizinan jika memang semuanya sesuai dengan aturan. Di sini pengusaha pun harusnya bersabar dan menunggu perizinannya selesai baru mulai membangun, namun jika memang ada pihak lain yang memberikan instruksi untuk melaksanakan pembangunan sebelum izin selesai dengan orientasi tertentu, Dadan berharap pihak pengusaha dapat terbuka agar permasalahan seperti ini tidak lagi terjadi di kemudian hari dan merugikan salah satu pihak saja terutama pengusaha.


.imam

TerPopuler