Ini Tanggapan Mendagri Terkait Kasus Video "Laknat"

Ini Tanggapan Mendagri Terkait Kasus Video "Laknat"

Selasa, 19 Februari 2019, Februari 19, 2019

Kuningan (SATU) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat nampaknya serius menangani kasus pidato Bupati Kuningan Acep Purnama yang menyebut "Laknat" jika Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak memilih Jokowi dalam Pilpres 2019.

Dilansir dari tempo.co, Selasa, (19/02/2019), Koordinator Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Jabar, Yusuf Kurnia, secara langsung datang ke Kuningan untuk bertemu dengan tim Gakkumdu.
Dalam rapat koordinasi itu dibahas mengenai syarat formal dan material tentang pidana pemilu berdasarkan pernyataan Bupati Kuningan Acep Purnama tersebut.
“Rabu siang, Bawaslu Kuningan akan meminta klarifikasi dari Bupati dan Wakil Bupati Kuningan,” kata Yusuf Kurnia kepada media.
Selain itu Bawaslu Kuningan akan meminta keterangan dari panitia, saksi dan Panitia Pengawas Desa Cigugur. Semula ketiga pihak akan dimintai keterangan Selasa pagi tadi, namun dikarenakan Bawaslu Kuningan sedang mengadakan sosialisasi bersama pengurus pondok pesantren se Kuningan, sehingga mereka batal untuk dimintai keterangan.
Yusuf menjelaskan waktu untuk menyelesaikan masalah ini harus selesai paling lambat 14 hari kerja. Untuk itu Bawaslu Jabar melakukan supervisi, kemudian setelah dilakukan klarifikasi, akan dibahas secara konprehensif dan mendalam, apakah ada unsur pidana pemilu dengan melihat konten dan aspek lainnya.
Kasus yang berawal saat tersebarnya potongan video yang menampilkan Bupati Kuningan Acep Purnama tengah berpidato dalam suatu acara. Dalam potongan video yang kemudian viral itu, Acep mengatakan, bagi kepala desa yang tak memilih Jokowi ia mengucapkan laknat dan bodoh. Selanjutnya diketahui bahwa acara yang dihadiri Bupati Kuningan itu merupakan pertemuan tim relawan akar rumput Kuningan yang merupakan tim pemenangan Jokowi - Ma'ruf.
“Kalo melihat waktu, pak Acep Purnama sebagai tim pemenangan capres mengadakan acara hari Sabtu, jadi tidak perlu cuti, tetapi jika dia sebagai bupati menggunakan fasilitas negara jelas tidak boleh,” tegas Yusuf.
Sementara itu dilansir dari detik.com, Selasa (19/02/2019), Mendagri Tjahjo Kumulo belum memanggil Bupati Kuningan Acep Purnama terkait video viral mengutuk kepala desa jika tak memilih Jokowi. Tahjo masih menunggu pemeriksaan Bawaslu.

"Dia belum kami panggil tapi kami menyerahkan pada panwas untuk melakukan klarifikasi dan pengecekan," ujar Tjahjo di gedung OJK Menara Radius Prawiro, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Tjahjo menjelaskan terkait beberapa kepala daerah yang menyatakan dukungan pada paslon tertentu. Pihak Kemendagri mengundang kepala daerah tersebut untuk klarifikasi, namun ternyata sudah mengajukan izin cuti terlebih dahulu.


"Seperti beberapa kepala daerah yang membuat pernyataan kita sudah undang, kita panggil, ternyata dia sudah mengajukan izin cutinya sebelum dia membuat acara," kata Tjahjo.

Namun begitu, Tjahjo belum bisa memastikan pernyataan Acep dalam video viral itu sebagai kepala daerah atau tim sukses. Dia menunggu hasil pemeriksaan pihak Bawaslu perihal pengajuan izin Acep.

"Saya belum tahu apakah di Kuningan itu dalam pernyataan tersebut dia sebagai kepasitas kepala daerah atau sebagai kader partai atau tim sukses," ucap Tjahjo.

"Tergantung bagaimana panwasnya mengklarifikasi dia sudah mengajukan izin atau tidak. Kalau dia sudah mengajukan izin, saya kira tidak ada masalah," sambung Tjahjo.




.imam


TerPopuler