Ini Tanggapan KPU Kuningan Tentang Sidang MK Yang Tengah Berlangsung

Ini Tanggapan KPU Kuningan Tentang Sidang MK Yang Tengah Berlangsung

Senin, 24 Juni 2019, Juni 24, 2019

Kuningan (SATU) - Perseteruan berlangsung di Mahmakah Konstitusi (MK), hanya bisa dilakukan penyimakan oleh KPU Kuningan.  Pasalnya, kabupaten kuningan selama mengikuti tahapan pelaksanaan penyelenggara pemilihan umum, tidak menjadi lokus atau daerah tempat terjadinya sengketa dalam pemilu 2019 kemarin.

"Kita hanya nyimak sidang MK saja. Akan tetapi,  waktu berjalan ini menjadi tugas dan tanggungjawab kami. Sebab, tahapan dalam kebutuhan pemilu itu belum beres," ungkap Asep Z Fauzi yang juga Ketua KPU Kuningan, saat ditemui ruang kerjanya, Jl.  Sudirman, Kuningan. Senin,(24/06/2019).

Asep menjelaskan, dalam agenda pemilu dan pilpres 2019 melalui perselihan hasil pemilihan umum sebagai berikut."Pada tanggal 28 itu pengumuman untuk siapa yang sah menjadi presiden periode 2019-2024 mendatang. Kemudian,  dibulan Juli tanggal 28, itu pengamanan hasil caleg terpilih dari tiap partai politik," terangnya. 

Menyinggung soal kesibukan, Asep menegakan, masa sekarang itu dijadikan waktu dalam memenuhui tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilihan umum.  Hal itu dilakukan sebagai bentuk pelaporan dari berbagai kegiatan.

"Kita sekarang itu pelaporan masalah keuangan dan pelaksanaan kerja kemarin. Dan Untuk laporan keuangan itu dari tiap parpol yakni seputar kegiatan para caleg itu melalui hasil audit kantor akuntan publik, suludah di serahkan kepada pengurus parpol," kata dia. 

Data terhimpun,  dari 27 hanya 11kota/ kabupaten di Jawa Barat,  yang tidak menjadi lokus atau adanya peristiwa sengeketa dalam momentum pemilihan presiden 2019.

"Kuningan tidak ada lokus di tahapan pemilihan presiden, " ujar Asep. 

Ditanya soal kesiapan Pilkada Kuningan mendatang, Asep mengatakan,  kebutuhan pilkada kuningan ituasih jauh.  Namun, materi dan persiapan lainya,  tentu menjadi pekerjaan KPU. Karena, kabupaten kuningan itu masuk dalam gelombang tiga,   dalam pilkada serentak. 

"Perlu diketahui, dalam pilkada serentak itu terbagi terhadap tiga gelombang. Seperti dalam pilkada serentak 2015, 2017 dan pilkada serentak 2018. Nah, dalam teknis nanti.  Jika terjadi pilkada serentak 2024, kabuapten kuningan,  akan di isi oleh penjabat selama waktu yang ditentukan," kata dia.

.ipay

TerPopuler