Menanti Mutasi, Rana : Perubahan Perda SOTK Dipastikan Rampung Akhir Bulan Ini

Menanti Mutasi, Rana : Perubahan Perda SOTK Dipastikan Rampung Akhir Bulan Ini

Selasa, 23 Juli 2019, Juli 23, 2019

Kuningan (SATU)  - Mutasi Pejabat Struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang terkesan lambat terus menjadi sebuah polemik. Banyaknya kekosongan posisi di beberapa Dinas dinilai beberapa kalangan akan mengganggu kinerja dari Dinas tersebut. 

Kepala Bidang Perpindahan, Pengangkatan Jabatan dan Kesejahteraan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Kuningan, Erni Marpuah Jamilah SS ketika dikonfirmasi awak media ,Senin (22/7/2019) mengatakan bahwa terhitung hingga bulan Juli 2019 ini ada 180 kekosongan pejabat yang didominasi oleh tingkatan Eselon IV.

Perihal banyaknya kekosongan jabatan yang saat ini diisi oleh PLT di beberapa Dinas, Erni menegaskan bahwa tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur hal tersebut khususnya berapa lama tenggat waktu jabatan tersebut diisi oleh PLT.

"Tidak ada aturan spesifik yang mengatur hal tersebut, tergantung kebutuhan daerahnya. Yang jelas masa jabatan PLT itu berakhir ketika telah ada pejabat definitif," papar Erni. 

Erni juga menjelaskan bahwa proses mutasi yang terkesan lambat ini dikarenakan menunggu adanya perubahan Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang saat ini tengah dilakukan pembahasannya di Gedung Dewan. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Rana Suparman, S. Sos mengatakan bahwa hal tersebut sudah disamakan pemikiran antara legislatif dan eksekutif mengingat dan menimbang beberapa hal bahwa dalam melakukan mutasi terlebih dahulu menunggu perubahan Perda SOTK.

"Pa Bupati dan kami di sini sudah meyamakan pemikiran tentang proses mutasi yang terlebih dahulu menunggu perubahan Perda SOTK," katanya. 

Ditanya soal kapan rampungnya Perda SOTK tersebut agar proses mutasi dapat segera digelar, Rana berjanji bahwa dalam waktu dekat perubahan tersebut akan segera diselesaikan. 

"Dalam waktu dekat akan segera selesai, bahkan mungkin akhir Juli ini pun sepertinya sudah selesai perubahan Perda SOTK tersebut," tegas politikus PDI P ini.

Rana pun meminta kepada semua pihak agar bersabar menanti proses mutasi ini. Pasalnya jika kekosongan jabatan yang ada saat ini jika diisi sebelum perubahan Perda SOTK itu sendiri selesai, akan menjadi beban terutama beban psikologis yang sangat besar.

“Nah, karena Pak Bupati sendiri berkonsensus ingin melakukan perampingan, melalui perubahan Perda SOTK ini, ya memang Pak Bupati sendiri sebenarnya terkendala. Namun harus sudah ada komitmen menunggu selesainya perubahan dulu. Jangan sampai nanti ketika ini diisi, sebelum pengesahan lalu ada perubahan malah makin berat tugas bupati. Ditambah lagi tekanan psikologis. Bayangkan jika orang sudah di tempatkan, belum juga hitungan bulan harus dihentikan karena strukturnya berubah. Sebetulnya pa Bupati ingin menjaga hal itu,” tegas Rana.


.imam

TerPopuler