Pemda Kuningan Digugat

Pemda Kuningan Digugat

Senin, 01 Juli 2019, Juli 01, 2019

Kuningan (SATU) - Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan digugat secara Perdata terkait dengan proses perijinan pembangunan pabrik di Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi.

Sidang perdana proses gugatan tersebut akan digelar di Pengadilan Negeri Kuningan, Rabu (3/7/2019) dengan nomor gugatan 6.Pdt.G/2019/PN/KNG. Adapun berdasarkan informasi yang diterima portal berita ini, PT. B & K selaku penggugat merasa dirugikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 25,85 Miliar Rupiah.

Dua tergugat dalam sidang perdana ini yakni H Lili Suherli selaku Kepala DPMPTSP Kuningan, serta H Acep Purnama SH MH selaku Ketua Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD Kabupaten Kuningan  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q Lembaga OSS dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kuningan, dimana pihak penggugat yakni PT. B & K menguasakan proses gugatannya kepada Dipa Semedi SH selaku kuasa hukum.

Adapun isi dari Petitum dalam gugatan tersebut antara lain :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2. Menyatakan  TERGUGAT  terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan surat TERGUGAT Nomor Nomor : 503/286/DPMPTSP/2019 tanggal 31 Mei 2019  kepada PENGGUGAT adalah tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum;

4. Menyatakansah Izin Lokasi atas nama PT B & K INVEST Yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 2018 dengan NIB No. 9120108191505  untuk bidang usaha Industri Pakaian Jadi;

5. Menyatakan sah Izin Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam rangka persetujuan Izin Lokasi Nomor 39/XII/PTP-IL/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional Kabupaten Kuningan;

6. Menyatakan sah berlaku surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dengan Nomor Nomor 653/48/BAPPEDA tentang Rencana Pembangunan Pabrik Garment di Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan pada tanggal 30 September 2014;

7. Menghukum TERGUGAT bersama TURUT TERGUGAT IIIuntuk mengeluarkan surat persetujuan pemberian komitmen rekomendasi Izin Lokasi atas nama PT B & K INVEST untuk bidang usaha Industri Pakaian Jadi kepada kantor OSS Pusat sesuai ketentuan pasal 42 ayat 8 PP No 24 Tahun 2018;


8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 25.850.000.000 ,- ( Dua Puluh Lima Milyar  Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dengan seketika dan sekaligus terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

9. Menghukum TERGUGAT  membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rrp 2.000.000 ,- ( Dua Juta Rupiah ) untuk tiap tiap harinya kepada PENGGUGAT bilamana TERGUGAT tidak melaksanakan isi putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terpisah terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

12. Menghukum TERGUGAT   untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini

Sementara itu,  menanggapi adanya gugatan tersebut, Senin (1/7/2019), Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Kabag Hukum Setda Kuningan, H Budi Alimudin kepada media mengaku telah siap menghadapi sidang gugatan di Pengadilan Negeri Kuningan terkait adanya investor asing yang merasa telah dirugikan diduga akibat mangkraknya proses perijinan.

Menurut Budi, Pemkab Kuningan saat ini sedang menyiapkan perangkat jelang sidang gugatan yang dilakukan oleh PT. B & K Invest beberapa hari mendatang. 

"Kami sedang menyiapkan jawaban atas gugatan dimaksud, dan kami juga sedang menghimpun bahan dan data yang dibutuhkan dari SKPD teknis terkaitnya," jelas Budi.

.imam

TerPopuler