Polemik Gugatan Pengusaha Asing, Manaf : Pemerintah Daerah Harusnya Serius

Polemik Gugatan Pengusaha Asing, Manaf : Pemerintah Daerah Harusnya Serius

Selasa, 09 Juli 2019, Juli 09, 2019

Kuningan (SATU)  - Permasalahan gugatan perusahaan asing terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mendapat tanggapan dari Ketua Ormas GIBAS Kuningan,  Manaf Suharnaf yang meminta pemerintah daerah agar serius menyikapi polemik yang terjadi tersebut. 

"Saya memperhatikan pemda lebih menunggu tekanan dari semua lapisan terutama pejabat legislatif daerah," kata Manaf kepada media, Selasa. (09/07/2019).

Sebagai reaksi cepat DPRD Kuningan, kata Manaf,  sebenarnya bisa melakukan pelaksanaan kerja melalui hak angket dan tindak kerja panitia khusus.

"Anggota dewan terhormat itu bisa melakukan rapat pansus dan menggunakan hak angketnya," ucap Manaf.

Kalangan aktivis ormas Kuningan, kata Manaf,  sangat kecewa dengan kinerja pemerintah daerah terutama dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat.

"Jika tak kuat menjadi penguasa, sebaiknya pemimpin itu digantikan," ketus Manaf.  

Menurutnya persolaan lokal ini sudah masuk menjadi pembahasan nasional karena jika diperhatikan, warga mana yang negara dituntut pengusaha itu akan menerima.

"Jadi buat apa banyak instrumen penyelengara dipemda,  jika buruk kerja ini menjadi budaya," imbuh Manaf yang juga pensiunan ASN Kuningan ini. 

Manaf menceritakan, dalam mediasi terkait dengan polemik ini,  jelas mengandung dugaan gratifikasi dan berbau dugaan korupsi di kalangan pejabat.

"Sepengetahuan saya,  waktu Bupati sebelum Pak Acep, persoalan ini sempat mereda dan tidak muncul seperti saat sekarang.  Namun, beberapa waktu terakhir ini jelas menyeruak dan makin memanas," ungkap dia.

Kabag Humas Setda Kuningan Wahyu Hidayah, mengatakan bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tentunya akan mengikuti aturan terhadap polemik yang berkembang seperti saat ini.

"Ya, SKPD tentunya mengikuti aturan hukum," kata Wahyu kepada wartawan belum lama ini.

"Pemerintah Daerah sudah melaksanakan prosedur pelayanan sesuai dg regulasi yg ada, dan SKPD telah mematuhi aturan teesebut. Terkait adanya gugatan, Pemerintah Daerah tetap menghormati dan siap mengikuti proses hukum yg ada," tandasnya. 

.imam

TerPopuler