Sri Laelasari Dipastikan Melenggang ke Gedung Dewan?

Sri Laelasari Dipastikan Melenggang ke Gedung Dewan?

Senin, 22 Juli 2019, Juli 22, 2019

Kuningan (SATU) - Persidangan Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/7/2019) perihal dua permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) pemilihan legislatif 2019 untuk lokus Kabupaten Kuninngan dinyatakan tidak bisa diterima.

Hal tersebut dikarenakan permohonan dari pemohon dinilai tidak memenuhi syarat formal dalam pengajuan gugatan ke MK. 

Salah satu perkara PHPU yang dimaksud adalah perihal perselisihan hasil rekapitulasi pemilu antara dua caleg dari Partai Gerindra Dapil Kuningan 1, yakni Sri Laelasari dan Eka Satria Ramadhan.

Dilansir dari situs berita kuninganreligi.com, perihal perkara tersebut, Ketua KPU Kabupaten Kuningan, Asep Z Fauzi menyatakan bahwa caleg terpilih berdasarkan keputusan Dismissal tersebut adalah sesuai dengan SK yang terakhir dikeluarkan oleh KPU.


"Sesuai SK KPU yang terakhir (Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Kuningan Nomor 68/PL.01.7-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2019 - red)," kata Asfa, sapaan akrabnya.

Berdasarkan SK KPU Kuningan bernomor 69/PL.01.7-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2019 tersebut, sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara caleg Partai Gerindra Dapil Kuningan 1, tercatat suara Sri Laelasari berjumlah 2.123 suara, sedangkan Eka Satria memperoleh 2.118 suara, sehingga sesuai SK tersebut, Sri Laelasari bisa dipastikan bakal ditetapkan sebagai Caleg Terpilih nantinya oleh KPU Kuningan.

"Dengan keluarnya putusan dismissal dari MK, berarti KPU Kabupaten Kuningan dapat melanjutkan kegiatan ke tahap berikutnya yaitu penetapan perolehan kursi dan calon terpilih," terang Asfa. 

Namun, kata Asfa, kepastian waktu penetapan tersebut harus tetap menunggu surat resmi dari KPU RI sebagai tindak lanjut atas putusan dismissal yang dikeluarkan oleh MK.

"Mohon bersabar, insya Allah rapat pleno penetapan perolehan kursi dan 50 orang calon terpilih akan digelar dalam waktu dekat. Demi kepastian hukum, dalam hal ini tentu KPU tidak boleh tergesa-gesa dan serampangan," tandasnya.

.imam

TerPopuler