Pengelolaan CSR Harus Transparan

Pengelolaan CSR Harus Transparan

Selasa, 06 Agustus 2019, Agustus 06, 2019

Kuningan (SATU) – Menanggapi pernyataan dari pihak Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Kuningan terkait pemberitaan tentang penyaluran dana CSR  seperti yang dilansir dari beritakuningan.com, Rabu (31/7/2019), Sekjen Pekat IB Kabupaten Kuningan Nana Mulyana Latif memandang sejauh ini pengelolaan dan pemanfaatan anggaran CSR/TSP lebih berorientasi kepada proyek-proyek pemerintah yang tidak menyentuh kepada kepentingan dan manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

Seperti halnya dialokasikan untuk pembangunan Tugu Kuningan Bangkit dan juga mensuffort kegiatan TDL (Tour de Linggarjati) yang dinilai proyek tersebut sangat tidak penting untuk masyarakat. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat, sehingga perusahaan juga hendaknya memperhatikan kepentingan masyarakat.

Kegiatan sosial dapat difungsikan sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan itu.

“ Inilah hak kami sebagai masyarakat yang merdeka dan berdaulat. Jadi, wajar ketika kami mempertanyakan transparansi CSR atau TSP atas perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kuningan,” kata Nana kepada media, Senin (5/8/2019).

Dijelaskan Nana untuk memfasilitasi pelaksanaan program CSR/TSP di Kuningan, dibentuk Tim Fasilitasi TSP yang ditetapkan dengan keputusan Bupati No.15 tahun 2013.

“ Ini kan fungsi dari tim Forum Pelaksana TSP yang merupakan pihak mitra TSP dan perwakilan dari pemerintah dari lembaga masyarakat, dan BJB ditunjuk sebagai Ketua Forum. Sementara, tidak bisa mengakomodir dan mengontrol perusahaan yang kena kewajiban melakukan TSP. Terus ngapain buat tim forum pelaksana? BJB bisa melakukan CSR sendiri? Kok bisa yah? ,” tanya Mulyana.

Lantas, Nana mempertanyakan untuk apa ada perda TSP yang memakan biaya yang bukan sedikit untuk membuat regulasi itu.

“Bank BJB sebagian sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, nanti yang mengelola CSR itu dari Bagian Ekonomi? Yah atuh kalau begitu mah jeruk makan jeruk,” imbuhnya.

Menurut Nana, sebagai Tim Pelaksana TSP/CSR harusnya jelas dan tegas. Karena, didalam Perda/Perbup pun jelas harus ada transparansi terhadap pelaksanaan kegiatan CSR /TSP. Juga kepada perusahaan yang telah melakukan kegiatan CSR mestinya diberi Reward atau sebaliknya kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR/TSP harusnya ada punishment yang tegas dari Tim Pelaksana TSP.

“Tim Fasilitasi TSP tersebut terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan lembaga masyarakat. Nah, kalau dari pemerintahan itu sendiri ada  Bagian Ekonomi, Bapenda, dan Kesra. Sedangkan unsur pengusaha ada BJB lalu kalau unsur masyarakatnya sendiri itu siapa?,” tutur Nana.

Sementara itu, Dadan Somantri, SH Ketua Gardah Kabupaten Kuningan yang juga merupakan pengacara menanggapi polemik ini, dirinya siap mendampingi secara hukum.

“Sebelum perda dan perbup ini dibawa ke ranah hukum ( Judicial Review) sebaiknya pihak terkait khususnya executive melakukan excutive review terkait perda TSP ini,” kata Dadan.

Sebagai masyarakat, ia meminta rombak susunan Tim Pasilitasi TSP/CSR libatkan perwakilan masyarakat atau kalau tidak bubarkan Tim Fasilitasi TSP yang sekarang karena ini sudah membuat mosi tidak percaya dari kami sebagai masyarakat.

.imam

TerPopuler