Puluhan Desa di PHP-in Program Sanimas IDB?

Puluhan Desa di PHP-in Program Sanimas IDB?

Kamis, 01 Agustus 2019, Agustus 01, 2019

Kuningan (SATU) - Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dengan sumber dana yang berasal dari Islamic Development Bank (IDB) menjadi sebuah polemik di Kabupaten Kuningan dan dianggap cukup merugikan berbagai pihak, khususnya pihak Desa yang semula dicanangkan sebagai penerima bantuan tersebut.

Alih-alih menerima bantuan, sejak tahun 2017 hingga kini hanya mendapatkan harapan palsu yang berujung tidak terealisasinya anggaran yang dinanti-nanti. Selain itu beberapa desa yang dicanangkan malah mendapatkan kerugian materil yang cukup besar guna memenuhi prasyarat mendapatkan bantuan tersebut.

"Untuk biaya sosialisasi ke masyarakat, pembuatan akta, rekening, bahkan karena fasilitator belum mendapatkan honor, pihak desa yang harus membayarnya terlebih dahulu," ujar Dadang, Kepala Desa Kadugede saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (31/7/2019).

Besaran biaya tersebut khususnya untuk honor, kata Dadang, diminta oleh RN selaku koordinator fasilitator IDB yang ada di Kabupaten Kuningan, namun ketika dikonfirmasi kepada salah satu fasilitator yang mendampingi Desanya dalam untuk program IDB ini, pihak fasilitator Desa justru membantahnya.

Bagi Dadang dan beberapa Kepala Desa lainnya yang semula dicanangkan menerima bantuan ini, sangat mengecewakan ketika berbagai proses yang telah dilalui guna mendapatkan bantuan selama ini telah selesai justru secara sepihak dibatalkan, dan tidak ada pemberitahuan secara resmi dari Dinas.

"Sangat disayangkan, kita sebagai pihak Desa sudah menempuh semua prosesnya bahkan sudah mengeluarkan nominal untuk prasyaratnya justru saat ini malah dibatalkan dengan alasan yang tidak jelas, dan terkesan sepihak tanpa ada pemberitahuan resmi," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DPRPP) Kabupaten Kuningan H.M. Ridwan Setiawan, MH, M.Si saat dikonfirmasi kuningansatu.com perihal polemik ini mengatakan bahwa pembatalan sejumlah Desa untuk menerima bantuan tersebut bukanlah kewenangan Dinas, melainkan secara langsung oleh pihak IDB.

Pembatalan tersebut, kata Ridwan, dikarenakan Desa-Desa tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Petunjuk teknis (Juknis) penerima bantuan.

Menurut Ridwan, dalam Juknis memang dijelaskan bahwa sasaran penerima bantuan tersebut adalah wilayah perkotaan, sehingga dari 28 Desa dan Kelurahan hanya 2 yang pada akhirnya menerima bantuan.

"Sesuai Juknis, sasaran utama program ini memang wilayah perkotaan," ungkapnya.

Diakui Ridwan, pemasukan sejumlah Desa untuk menerima bantuan ini sebelumnya telah dikonsultasikan dengan pihak IDB, meski memang tidak memenuhi prasyarat wilayah perkotaan. Menurutnya pihak IDB tidak mempermasalahkan hal tersebut karena memang melihat dari skala prioritas.

Namun, setelah adanya pergantian pimpinan ternyata kebijakan tersebut tidak bisa direalisasikan karena harus tetap mengacu kepada Juknis yang ada sehingga sejunlah Desa harus rela tereliminasi dari daftar penerima bantuan tersebut.

"Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang kebijakan yang awal tidak bisa diterima oleh pihak IDB," ungkap Ridwan.

Soal tidak adanya pemberitahuan dari pihak Dinas, Ridwan mengaku akan segera memanggil berbagai pihak yang terkait program ini, terutama pihak fasilitator guna mengklarifikasi dugaan adanya pungutan kepada Desa.

"Dalam waktu dekat kita akan panggil semua pihak terutama fasilitator guna mengklarifikasi hal yang saat ini menjadi polemik," tandasnya.

.imam

TerPopuler