Audiensi FPA, Wabup Ridho Pergi Dan Sekda Dian Melanjutkan

Audiensi FPA, Wabup Ridho Pergi Dan Sekda Dian Melanjutkan

Selasa, 24 September 2019, September 24, 2019

Kuningan (SATU) - Peringatan Hari Tani Nasioanal tahun 2019, Forum Pembaruan Agraria (FPA) melakukan audensi kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan, mereka menuntut Pemkab untuk lebih tegas lagi dalam memberikan ijin alih fungsi lahan pertanian. Selasa (24/9), di Ruang Rapat Linggarjati. 

Awalnya kedatangan mereka diterima oleh Wakil Bupati H. M. Ridho Suganda, dan audiensipun sempat ricuh serta terhenti sejenak. Hal itu dikarenakan Wabup Ridho pergi setelah menerima dan menanggapi aspirasi dari FPA tersebut. Lalu kemudian pamit ijin untuk mengikuti acara di tempat lain dan mewakilkan ke pihak Dinas Pertanian dan BPN.

Kericuhan itu sendiri diawali ketika salah seorang peserta audiensi menolak untuk melanjutkan audiensi.  "Padahal, kedatangan kami sangat baik dan untuk menyampaikan aspirasi untuk membangun. Bukan malah diterima, lalu tuan rumahnya pergi begitu saja, minimalnya sampai selesailah," celetuk anggota FPA, Manaf Suharnaf. 

Setelah terhenti sejenak, Audiensi dilanjutkan kembali dengan kedatangan Sekretaris Daerah Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, Sehingga, akhirnya pihak Sekda yang baru selesai menerima kunjungan Sekda Berebes, turun langsung menemui peserta audeisni, dan ketegangan mereda sehingga audiensipun dilanjutkan kembali sampai selesai. 

“Prihatin sekali dengan adanya penyusutan lahan produktif di Kabupaten Kuningan yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2019) mencapai 668 Ha. Untuk itu, Ia mendesak Pemda untuk segera melaksanakan Perda tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sudah disahkan sejak tahun 2015 tetapi belum bisa dilaksanakan sampai saat ini,” kata Koordinator FPA, Nana Rusdianna.

Pihaknya, meninta agar Perda LP2B jangan sekedar dijadikan syarat kepentingan untuk memberikan celah peluang kepada pihak korporasi, baik bidang jasa, properti maupun industry. Sehingga mereka masih leluasa untuk melakukan adanya konvensi lahan.

Dengan adanya Perda LP2B, lanjutnya, diharapkan mampu melindungi lahan produktif pertanian, khususnya di Kabupaten Kuningan. Atas dasar tersebut, Ia meminta kepada Pemda untuk segera melakukan evaluasi dan memaksimalkan pengawasan terkait perijinan.

“Adanya penyusutan lahan tersebut, salah satunya diduga karena adanya perijinan yang tidak terkendali. Apabila tuntutan tidak dilaksanakan, gabungan kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pihak Pemerintah Daerah dan akan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan,” tandasnya.

Sekretaris Daerah Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, menanggapai hal tersebut bahwa persoalan-persoalan yang ada saat ini sudah menjadi fokus Pemerintah Daerah kedepan, bagaimana mempertahankan lahan pertanian yang ada, sudah tertuang dalam Perda, yang juga diperkuat diperkuat dengan adanya Perpres No. 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Menurut Perpres ini, dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dibentuk Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang selanjutnya disebut Tim Terpadu.

“Tim Terpadu sebagaimana dimaksud bertugas: a. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi; b. melaksanakan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud; c. mengusulkan penetapan/peta Lahan Sawah yang dilindungi; dan d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah,” bunyi Pasal 4 ayat (2) Perpres ini. 

Dirinya, berharap dengan telah terbitnya Perpres ini akan semakin memperkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah, sehingga jumlah lahan sawah basah di Kabupaten Kuningan yang sekarang ada sekitar 26rb hektar tidak akan berkurang.

Namun, Pihaknya mengakui dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan lahan hunian akan semakin meningkat tajam, oleh karena itu diperlukan kesadaran dan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk terus mempertahankan lahan sawah basah, sehingga kedepan Kuningan tidak akan kekurangan pangan.

Dalam kesempatan tersebut diserahakan pernyataan sikap dari peserta Audensi yang diterima oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, pernyataan sikap tersebut berisi antara lain meminta Pemkab utuk berkomitmen tentang pentingnya mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan kecukupan pangan untuk rakyat, serta meminta agar Pemkab memberlakukan Perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Kuningan. 




. Thoriq

TerPopuler