Jangan Mendikte Orang Kuningan!

Jangan Mendikte Orang Kuningan!

Minggu, 22 September 2019, September 22, 2019


Kuningan (SATU) - Penyegelan sebuah bangunan milik salah seorang pengusaha asal Cirebon yang berlokasi di Dusun Malaraman RT. 10 RW. 09 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan, Rabu, (18/9/2019) karena diduga telah melanggar aturan yang ada ternyata menimbulkan polemik antar pemilik bangunan dan pihak Pemerintah Daerah.


Usai penyegelan, pemilik bangunan yang diketahui bernama Hanyen Tenggono itu melontarkan berbagai pernyataan di media tentang permasalahan yang tengah terjadi bahkan menyatakan siap untuk mem-PTUN-kan permasalahan ini.


Menanggapi polemik yang tengah terjadi tersebut, pemerhati kebijakan pemerintah di Kabupaten Kuningan, Boy Sandy Kertanegara ketika ditemui kuningansatu.com, Minggu, (22/9/2019) mengatakan bahwa dirinya merasa yakin penyegelan yang dilakukan Satpol PP memiliki dasar yang kuat, dan bukan sebuah bentuk kesemena-menaan.


"Kalaupun akan menempuh jalur PTUN ya silahkan saja, karena saya yakin Satpol PP pun memiliki dasar yang kuat ketika melakukan penyegelan, tidak mungkinlah ini merupakan suatu bentuk kesemena-menaan," ujar Boy.


Pernyataan pihak pemilik bangunan yang siap mem-PTUN-kan permasalahan ini, kata Boy, tidaklah menjadi sebuah masalah bagi siapapun, bahkan menurutnya lebih bagus jika memang pihak pemilik bangunan akan melakukan hal tersebut karena dengan demikian akan muncul berbagai reaksi dari publik.


"Lebih bagus begitu, PTUN saja lah sudah. Sehingga nanti kan ada reaksi publik juga melihat hal seperti ini," katanya.


Sebagai masyarakat Kuningan, Boy yang juga Direktur di Merah Putih Institue ini sebenarnya sangat menyayangkan bahkan merasa tersinggung dengan pernyataan lainnya dari pihak pemilik bangunan di media yang menyatakan bahwa Kuningan tidak akan maju jika seperti ini.


Menurutnya, permasalahan yang tengah dihadapi oleh pemilik bangunan adalah perihal penyegelan, jadi tidaklah perlu melebar ke masalah lain apalagi soal strategi pengembangan daerah.


"Dia tidak perlu mendikte orang-orang Kuningan dengan cara begitu. Urusan dia urusan segel, itu saja diselesaikan, tidak usah kemudian dia bicara soal pengembangan daerah," tegasnya.


Perihal moratorium yang telah ditetapkan, kepada pihak pemerintah khususnya Bupati, Boy juga meminta agar dapat konsisten dalam mengambil kebijakan, sehingga ketika telah dilakukan Moratorium maka semua harus melakukannya, termasuk DPMPTSP.


"Bupati juga harus bisa menertibkan barisannya dong, ketika Moratorium semua harus melakukan termasuk DPMPTSP. Jangan sampai sudah Moratorium, ada yang mengurus izin tetap diproses," pungkasnya.




.imam



TerPopuler