Fraksi Demokrat, Pendapatan Retribusi Parkir 2020 Bisa Meningkat

Fraksi Demokrat, Pendapatan Retribusi Parkir 2020 Bisa Meningkat

Kamis, 03 Oktober 2019, Oktober 03, 2019

Kuningan (SATU) -  Dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Menurut Pandangan Umum Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi Demokrat Rany Febriani, menyikapi rencana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 313 M lebih atau mengalami penurunan sebanyak Rp. 17 M, atau turun 5.23% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 331 M lebih.

"Kami mencatat, bahwa komponen PAD mengalami kenaikan adalah Pajak Daerah sebesar 0,88%, sedangkan yang lainnya mengalami penurunan," kata Rany, Kamis (3/10/2019) di gedung DPRD Kuningan.

Pihaknya berharap, pendapatan daerah tersebut dapat ditingkatkan dari sumber-sumber penerimaan yang belum optimal. Banyak cara yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti peningkatan pengelolaan mata air, retribusi parkir dan lain-lain.

"Kami mengambil contoh, terkait retribusi parkir yang apabila dilihat dari APBD 2019 dan RAPBD 2020 sebesar Rp. 646 juta lebih, tidak mebgakami kenaikan," jelasnya.

Padahal, lanjutnya, diketahu bersama jumlah kendaraan di Kabupaten Kuningan dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Menurut pihaknya, bahwa tidak meningkatnya retribusi parkir disebabkan oleh sistem dan pemungutan retribusi yang masih belum tertata. Sebenarnya, ada pola pemungutan retribusi yang lebih efektif yaitu pola pelayanan Parkir Berlangganan.

"Jadi, parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan secara kumulatif dengan jumlah yang telah ditetapkan dan berlaku untuk pelayanan Parkir selama 1 (satu) tahun," tuturnya.

Hal itu, seperti tertuang dalam peraturan daerah kabupaten Kuningan nomor 04 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir dan peraturan bupati Kuningan nomor 8 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan retribusi parkir berlangganan di kabupaten Kuningan.

"Mohon kiranya pemerintah daerah dapat mengkaji kembali dan jika memungkinkan hal tesebut bisa diterapkan," pungkasnya.


. Jahid

TerPopuler