Anak Muda NU, Persoalkan Bantuan Kambing

Anak Muda NU, Persoalkan Bantuan Kambing

Minggu, 26 Juli 2020, Juli 26, 2020


KUNINGAN - Persoalan bantuan kambing pada kelompok petani / peternak di Kabupaten Kuningan di masa Pandemi Covid-19, masih memunculkan "letupan" reaksi sebagian komponen masyarakat. Betapa tidak di tengah riuhnya badai Covid-19 yang melanda seluruh lapisan masyarakat dunia, pemerintah pusat maupun daerah tak terkecuali di Kabupaten Kuningan dituntut untuk bekerja ekstra, sesuai arahan Presiden untuk mengeluarkan kebijakan yang bisa menstabilkan kondisi ekonomi masyarakat.

Salah seorang warga Kuningan, Diding Jaenudin, yang mengaku sebagai Anak Muda Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Kuningan, Sabtu (25/07/2020), memaparkan bahwa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan di masa Pandemi Covid-19 ini harus dengan pendekatan kalangan masyarakat kecil, dan menengah ke bawah, dalam mengantisipasi terjadinya ledakan jumlah masyarakat miskin serta menanggulangi munculnya angka pengangguran baru.

"Namun semangat tersebut tidak ditanggapi dengan baik dan cerdas oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, hal itu bisa kita lihat dalam sepekan terakhir ini masyarakat Kabupaten Kuningan disuguhkan dengan masalah bantuan kredit lunak untuk para petani ternak melalui program penggemukan kambing dari pemerintah pusat," beber Diding, melalui keterangan persnya pada media.

Program tersebut, imbuhnya, diinisiasi oleh koperasi Inkopmar dan BPR yang kini berubah nama menjadi Bank Kuningan melalui program LPDB Kementrian Keuangan RI.

Pihaknya mengapresiasi atas niat baik Koperasi Inkopmar dan Bank Kuningan sebagai pihak yang sudah mengintermediasi terlaksananya program dimaksud, untuk kepentingan masyarakat ternak kambing khususnya, sebagaimana fungsinya.

"Namun dalam perjalanannya, setelah mendengar hasil penjelasan RDP DPRD Kuningan,  antara Komisi 2 dengan pihak Bank Kuningan dan koperasi, diduga telah terjadi perkeliruan administrasi yang dituangkan dalam kontrak kerjasama antara petani ternak sebagai debitur sekaligus pengalihan resiko tanggungjawab apabila terjadi wanprestasi," paparnya

Bahkan, imbuh Diding, bukan saja petani, tetapi dalam hal ini Bank Kuningan yang memberikan pinjaman, sementara pihak koperasi dalam hal ini Inkopmar sebagai generator market sekaligus penyedia hewan ternak dan pakan, tak terkena resiko atau imbas apabila terjadi kekeliruan.

"Selanjutnya yang patut diduga adalah dalam rangka memuluskan program ini ada pihak internal yang diduga kuat sebagai aktor intelektual di tubuh Bank Kuningan yang mengatur serta mengkomunikasikan ke pihak gedung putih mengenai besarnya presentase jasa suksesnya program ini," duganya.

Melihat permasalahan yang muncul, Diding meminta kepada DPRD Kuningan melalui Komisi 2 untuk segera memanggil para pihak terkait sebagai lanjutan RDP sebelumnya dengan membentuk rapat Panitia Khusus atau Pansus.

"Kita juga meminta kepada DPRD Kuningan untuk segera bisa closing program ini. Juga agar bisa melindungi para petani dari keberlanjutan program dimaksud dan memastikan tidak ada persoalan di kemudian hari, " tandasnya.

Diding juga meminta agar keuangan yang telah dikeluarkan oleh petani untuk pembiayaan pembuatan kandang dan sejenisnya bisa diganti rugi dari pihak Bank Kuningan dan koperasi.

"Terakhir, kami meminta kepada pihak penegak hukum untuk bersikap proaktif dan mengawal masalah ini secara adil, tuntas dan menyeluruh," kata Diding.

TerPopuler