Ekonomi, KuninganSatu.com - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025 hingga 22 Juni menunjukkan gejala keuangan yang mengkhawatirkan. Data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) memaparkan bahwa belanja daerah telah mencapai Rp765,93 miliar atau 25,77 persen dari total pagu Rp2,97 triliun. Sebaliknya, pendapatan daerah baru terealisasi sebesar Rp669,78 miliar atau 22,72 persen dari target Rp2,94 triliun.
Selisih antara belanja dan pendapatan ini menciptakan potensi defisit anggaran sementara sebesar Rp96,15 miliar. Namun, jika dilihat dari sisi proyeksi setahun penuh, ketimpangan ini bisa lebih lebar lagi jika pendapatan tidak digenjot dan belanja terus berjalan sesuai rencana.
Lebih rinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi cermin kemandirian fiskal daerah baru tercapai Rp48,19 miliar atau 10,01 persen dari target Rp481,31 miliar. Bahkan, komponen paling vital seperti Pajak Daerah masih nihil realisasi. Sementara itu, kontribusi tertinggi masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp621,59 miliar atau 28,56 persen dari pagu Rp2,17 triliun.
Sektor belanja daerah didominasi oleh pengeluaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp570,70 miliar atau 42,07 persen dari pagu Rp1,35 triliun. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 74 persen belanja yang sudah terealisasi tersedot untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara. Belanja Barang dan Jasa baru mencapai 15,26 persen, sedangkan Belanja Modal untuk pembangunan fisik hanya Rp9,47 miliar dari target Rp247,49 miliar atau 3,83 persen.
Belanja lainnya seperti bantuan sosial dan hibah juga menunjukkan progres yang rendah, meski beberapa jenis seperti Bantuan Sosial (34,14%) dan Belanja Tidak Terduga (38,43%) tampak sudah terpakai cukup signifikan, kemungkinan untuk penanganan situasi darurat atau bencana.
Kondisi semakin kritis saat melihat pos Pembiayaan Daerah yang nihil realisasi. Padahal, terdapat potensi penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) dan pinjaman daerah sebesar Rp48,95 miliar yang belum dimanfaatkan. Sementara, kewajiban pembayaran cicilan utang sebesar Rp25 miliar juga belum tersentuh.
Jika situasi ini tidak segera ditangani dengan langkah-langkah taktis seperti optimalisasi pendapatan, penyesuaian belanja, dan percepatan realisasi pembiayaan, maka APBD Kuningan 2025 berpotensi mengalami defisit anggaran serius.
Pemerintah daerah dituntut untuk lebih agresif dalam menggali PAD serta memastikan anggaran belanja digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Ketimpangan fiskal seperti ini jika tidak dikendalikan, dapat berdampak pada pelayanan publik dan stabilitas ekonomi daerah di sisa tahun anggaran berjalan.
Catatan Redaksi:
Artikel ini berdasarkan data APBD pergeseran dan realisasi hingga 22 Juni 2025, yang diperoleh dari sistem resmi Kementerian Keuangan melalui SIKD.
