Teknologi, KuninganSatu.com - Website resmi Perpustakaan Daerah Kabupaten Kuningan, yang beralamat di epusdaku.kuningankab.go.id, diduga mengalami peretasan. Hal ini terindikasi dari kemunculan konten yang tidak wajar pada hasil pencarian Google, di mana judul dan deskripsi situs justru mengandung unsur promosi perjudian online.
Dalam tangkapan layar yang beredar, ditemukan judul seperti “HOKI JUDI $ Perpustakaan Daerah Kabupaten Kuningan” dan “JUDI BOLA LEGAL $ Perpustakaan Daerah Kabupaten Kuningan.” Selain itu, deskripsi situs juga menyebutkan permainan slot dan istilah khas judi online yang tidak sesuai dengan fungsi institusi tersebut sebagai pusat literasi masyarakat.
Perubahan metadata ini kemungkinan besar disebabkan oleh celah keamanan pada sistem website, baik dari sisi server, CMS (Content Management System), atau plugin pihak ketiga yang rentan. Celah tersebut memungkinkan pihak tak bertanggung jawab menyisipkan konten berbahaya yang tampil di mesin pencari, meskipun konten tersebut tidak secara langsung terlihat di halaman utama situs.
Praktik peretasan seperti ini sangat merugikan karena dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Selain merusak citra lembaga, penyisipan konten ilegal juga dapat membahayakan pengunjung yang tidak menyadari risiko siber seperti malware atau phishing.
Pakar keamanan siber merekomendasikan agar pengelola situs segera melakukan audit keamanan menyeluruh, memperbarui sistem yang digunakan, serta memulihkan tampilan metadata melalui layanan Google Search Console. Langkah ini penting untuk memastikan konten yang muncul di mesin pencari benar-benar sesuai dengan misi dan fungsi lembaga.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Perpustakaan Daerah maupun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan terkait dugaan peretasan ini. Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati saat mengakses situs pemerintah dan tidak mengklik tautan yang mencurigakan.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa keamanan digital harus menjadi prioritas dalam pengelolaan layanan publik. Website pemerintah bukan hanya etalase informasi, tetapi juga representasi kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.
(red)
