masukkan script iklan disini
Kuningan, KuninganSatu.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap bahwa dalam waktu dekat akan digelar retret nasional bagi seluruh sekretaris daerah (sekda) provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Agenda ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan akan diselenggarakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
“Nanti Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya, retret untuk sekda provinsi, kabupaten, kota Indonesia nantinya di Magelang,” ujar Tito saat menghadiri acara di IPDN Sumedang, Senin (23/6/2025), sebagaimana dikutip dari detik.com. Ia menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas bagi para sekda yang merupakan pejabat karier tertinggi dalam struktur ASN.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menambahkan bahwa Presiden ingin memastikan seluruh sekda bersinergi dengan kepala daerah, memiliki pemahaman kebijakan yang menyeluruh, dan mampu menggerakkan sistem birokrasi secara efisien. Retret ini diharapkan memperkuat fondasi pemerintahan dari dalam, melalui aparatur sipil negara yang berkompeten dan profesional.
Namun, semangat penguatan birokrasi dari pemerintah pusat itu justru kontras dengan realitas yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Hingga kini, jabatan Sekda definitif di daerah tersebut belum ditetapkan, meskipun proses seleksi terbuka sudah selesai dan menyedot anggaran ratusan juta rupiah.
Setelah resmi menjadi Bupati definitif, berdasarkan informasi Dian Rachmat Yanuar justru membatalkan hasil open bidding Sekda Kuningan melalui surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri. Padahal, proses tersebut telah berjalan sesuai ketentuan, menghasilkan tiga besar calon, serta mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan panitia seleksi independen. Dana sekitar Rp400 juta dari APBD juga telah digunakan untuk menyukseskan proses ini.
Keputusan pembatalan itu memantik kritik keras dari publik, termasuk dari kalangan mahasiswa. Andika Ramadhan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang kerap mengkritisi kebijakan publik, menilai bahwa tarik ulur jabatan sekda tersebut tidak hanya tak berdasar, tapi juga melecehkan proses birokrasi yang sah.
“Ini preseden buruk. Proses seleksi yang sah, akuntabel, dan transparan bisa begitu saja dibatalkan tanpa penjelasan yang masuk akal. Apa gunanya pansel dan rekomendasi BKN jika ujungnya hanya mengikuti kehendak kekuasaan?” tegas Andika kepada KuninganSatu.com, Senin (24/6/2025).
Menurutnya, jabatan sekda adalah jantung pemerintahan daerah. Membiarkan posisi ini kosong tanpa penetapan definitif akan mengganggu jalannya roda birokrasi, menurunkan moral ASN, dan membebani kinerja perangkat daerah yang bergantung pada otoritas sekda.
Ia menambahkan bahwa jika alasan pembatalan tidak disampaikan ke publik secara objektif dan terbuka, maka kecurigaan akan adanya kepentingan politik tak terhindarkan. Terlebih, pemangkasan kewenangan pansel dan mengabaikan hasil seleksi bisa mencederai semangat meritokrasi yang tengah dibangun pemerintah pusat.
“Presiden justru ingin memperkuat birokrasi melalui sekda. Kuningan malah seolah melemahkan birokrasi demi manuver. Ini sangat kontraproduktif,” kata Andika.
Mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat sipil kini mendesak Bupati Kuningan untuk segera menetapkan sekda definitif berdasarkan hasil seleksi yang telah berjalan. Selain itu, DPRD juga didorong untuk menjalankan fungsi pengawasan agar keputusan yang berdampak besar terhadap tata kelola pemerintahan ini tidak diambil secara sepihak tanpa akuntabilitas.
"Jika pemerintah pusat mendorong peningkatan kapasitas sekda sebagai penggerak reformasi birokrasi, maka daerah pun seharusnya menjaga integritas dalam proses pengisian jabatan tersebut. Penundaan tanpa alasan hanya akan merusak kepercayaan publik, menyia-nyiakan anggaran, dan memperkuat kesan bahwa birokrasi masih mudah ditunggangi kepentingan pribadi," pungkas Andika.
(red)
