Cengal, KuninganSatu.com - Kekecewaan mendalam melanda ratusan warga Desa Cengal, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan. Mereka mengaku dirugikan setelah menyetorkan uang sebesar Rp150 ribu per orang untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021. Namun hingga kini, program yang dijanjikan tak kunjung diterbitkan. Total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Warga menyebutkan bahwa pungutan tersebut dilakukan oleh oknum panitia desa saat itu dengan dalih untuk keperluan biaya patok dan lainnya. Namun, lebih dari tiga tahun berlalu, tidak ada kejelasan terkait penggunaan dana maupun progres penyelesaian sertifikat tanah.
“Sudah setor sejak 2021, tapi sampai sekarang belum ada hasil. Kalau tanya ke desa, cuma dijawab belum tahu. Kami sudah capek menunggu,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya, Minggu (22/6/2025).
Menanggapi persoalan ini, Kepala Desa Cengal, Een Suhartini, menyatakan bahwa dirinya belum menjabat saat program PTSL dilaksanakan. Ia mengaku tidak mengetahui secara detail proses pengumpulan dana maupun ke mana aliran uang warga tersebut menghilang.
“Saya tidak tahu kronologis lengkapnya karena belum menjabat pada saat itu. Saya juga belum mengetahui secara pasti ke mana dana itu digunakan,” jelas Een saat dikonfirmasi KuninganSatu.com, Senin (23/6/2025).
Situasi ini memicu kemarahan warga yang kini menyatakan akan mengambil langkah hukum. Mereka saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti dan menyusun laporan untuk melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum.
Tak berhenti sampai di situ, warga juga mulai menyoroti dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama beberapa tahun terakhir dinilai tidak jelas penggunaannya. Hingga kini, tidak ada satu pun kegiatan usaha yang terlihat aktif di bawah naungan BUMDes Desa Cengal.
“BUMDes itu tiap tahun ada anggaran, tapi kami warga tidak pernah melihat hasilnya. Tidak ada toko, tidak ada kegiatan. Dana itu mengalir ke mana?” ucap salah satu tokoh masyarakat.
Mereka mendesak adanya audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan desa, termasuk dana PTSL dan BUMDes. Warga menilai sikap diam dan tertutup dari perangkat desa hanya memperburuk kepercayaan publik.
“Ini bukan sekadar soal sertifikat. Ini soal kepercayaan dan tanggung jawab. Uang warga jangan dijadikan mainan,” tegas warga lainnya.
Jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah desa maupun pengawasan eksternal, warga memastikan akan menempuh jalur hukum secara kolektif. Mereka menganggap langkah ini sebagai satu-satunya cara untuk menuntut keadilan dan transparansi.
(red)
