Cijoho, KuninganSatu.com - Upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk menutupi tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp 97,5 miliar melalui skema pinjaman kepada Bank BJB tampaknya menemui jalan buntu. Meski Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, telah mengonfirmasi bahwa diskusi pinjaman dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD sudah berjalan, namun sumber internal menyatakan bahwa Bank BJB menutup pintu untuk skema tersebut.
“Memang ada skema seperti itu (pinjaman ke BJB),” ujar Dian saat dikonfirmasi media, Sabtu (26/4/2025), usai menghadiri acara di Desa Jagara, Kecamatan Darma. Ia menyatakan bahwa tunda bayar bukan hanya soal piutang, melainkan menyangkut keberlangsungan ekonomi daerah. “Mudah-mudahan dengan skema peminjaman, kita bisa menutup utang masa lalu dan memulai langkah baru,” tambahnya.
Namun optimisme itu berbanding terbalik dengan sikap Bank BJB. Sumber dari kalangan internal pemda dan perbankan menyebut, bank milik pemerintah provinsi Jawa Barat tersebut menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam analisis risikonya, kondisi fiskal Kabupaten Kuningan yang mengalami gagal bayar selama tiga tahun berturut-turut dianggap tidak layak untuk diberikan pinjaman tambahan. Apalagi, kasus serupa pernah menjerat Kabupaten Pangandaran yang hingga kini belum mampu melunasi utang pinjamannya.
“Pihak BJB sudah belajar dari Pangandaran. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. APBD Kuningan dianggap terlalu berisiko,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini memantik reaksi keras dari Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, yang dikenal kritis terhadap berbagai kebijakan Pemkab Kuningan. Ia menyebut, jika pinjaman dari Bank BJB tidak disetujui, maka dapat dipastikan utang kepada pihak ketiga untuk tahun anggaran 2024 tidak akan bisa dibayarkan tahun ini.
“Kalau BJB benar-benar menutup akses pinjaman, maka bisa dipastikan utang tahun 2024 tidak akan dibayar. Apalagi sekarang untuk APBD Kuningan berjalan tahun 2025 saja sudah defisit, bisa jadi tahun 2026 baru bisa diselesaikan. Ini tentu sangat merugikan pihak ketiga yang sudah bekerja, tidak mendapat haknya,” tegas Uha, Senin (24/6/2025).
Uha juga mengungkap rencana pemerintah daerah untuk membayar tunda bayar APBD tahun 2024 dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuatu yang menurutnya tidak masuk akal. “Itu tidak logis. PAD itu sudah jelas penggunaannya seperti untuk TPP ASN, uang persediaan, pokir DPRD, dan siltap perangkat desa. Bahkan untuk kebutuhan wajib itu saja anggarannya minus. Lalu dari mana bisa bayar utang?” ungkapnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, kata Uha, adalah rencana Pemkab untuk mendanai kegiatan tahun anggaran 2025 dengan skema pinjaman dari Bank BJB. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa sejak awal, perencanaan anggaran di era kepemimpinan DRY tidak dilakukan secara akuntabel.
“Sejak awal mereka tahu APBD ini sudah bangkrut. Tapi dipoles sedemikian rupa seolah tidak ada masalah. Ini namanya bom waktu, dan sekarang sudah meledak, senjata makan tuan,” kata Uha.
Ia menegaskan bahwa skema ‘gali lubang tutup lubang’ ini akan membawa Kuningan ke jurang krisis tata kelola yang lebih dalam dan merusak. Bahkan, ia memperingatkan bahwa jika situasi terus memburuk, tidak tertutup kemungkinan pemerintah pusat akan turun tangan.
“Jika terus gagal bayar, tidak bisa membayar belanja wajib, dan tidak ada langkah pemulihan yang nyata, kendali pemerintahan bisa diambil alih oleh Kemendagri. Ini bukan ancaman, tapi mekanisme hukum pemerintahan yang bisa terjadi jika sebuah daerah dinyatakan tidak mampu mengelola fiskalnya,” tegasnya.
Uha menuntut adanya audit menyeluruh terhadap pengelolaan APBD Kuningan sejak tahun 2022 hingga sekarang. Ia juga meminta DPRD untuk tidak diam dan ikut bertanggungjawab atas ketidakberesan perencanaan keuangan daerah yang sudah berulang kali terjadi.
“Ironis DPRD Kuningan seperti peribahasa kerbau dicocok hidungnya, padahal mereka bagian dari sistem anggaran. Jangan sampai publik menilai diamnya mereka seolah menutupi masalah dalam APBD yang menjadi beban berat masyarakat Kuningan saat ini,” pungkasnya.
(red)
