KuninganSatu.com,- Suasana diskusi di salah satu balai desa di Subang Jum'at (16/5/2025) sore itu terasa hangat dan terbuka. Di hadapan para kepala desa, aparat dinas, dan warga, Toto Suharto, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang duduk mendengarkan dengan saksama. Satu per satu kepala desa menyampaikan keluh kesah mereka tentang sulitnya mengelola pembangunan desa dengan dana yang terbatas.
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Jawa Barat ke dua kabupaten, yakni Sumedang dan Subang, bukan sekadar rutinitas administratif. Di balik pertemuan itu, ada harapan besar yang ingin mereka bawa pulang yakni bagaimana membangun desa bukan hanya dari bantuan pemerintah, tetapi dari penguatan akar ekonomi yang digerakkan oleh masyarakat sendiri.
Toto Suharto membuka suara dengan nada yang bersahabat namun tegas.
“Bantuan keuangan khusus yang hanya sekitar 30 juta rupiah per desa tidak akan cukup jika kita bicara pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan, satu kegiatan posyandu saja bisa menyerap anggaran besar. Belum lagi jika desa memiliki wilayah luas dengan infrastruktur yang minim.
Di hadapan hadirin, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap skema bantuan keuangan ke desa.
“Bukan hanya bantuan umum dan khusus, tapi juga bantuan kompetitif yang selama ini diperuntukkan bagi pembangunan pasar atau fasilitas lainnya. Itu semua butuh alokasi yang realistis,” katanya.
Namun lebih dari itu, Toto membawa sebuah gagasan yang belakangan menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggerak desa yakni pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ide ini muncul sebagai alternatif pemberdayaan desa berbasis kelembagaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
“Kenapa kita tidak membangun sistem ekonomi sendiri yang berbasis koperasi? Hasil pertanian, bahan pokok, pupuk, bahkan kebutuhan pangan bisa kita kelola dari hulu ke hilir lewat koperasi,” ucap Toto dengan semangat.
Menurutnya, koperasi desa bisa menjadi badan usaha yang benar-benar berpihak pada rakyat, berbeda dari praktik ijon atau rentenir yang selama ini mencekik petani dan pelaku usaha kecil. Melalui koperasi, masyarakat bisa membeli dan menjual dengan harga yang adil. Keuntungan pun bisa kembali ke desa.
Namun, Toto tidak menutup mata terhadap tantangan yang menghadang. Ia menyebut, keberhasilan koperasi tergantung pada kualitas SDM, sistem akuntansi yang transparan, serta dukungan teknologi seperti aplikasi keuangan.
“Kalau koperasinya cuma diakalin untuk laporan, ya tidak akan bertahan. Harus berbasis sistem,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya skema pinjaman kelompok, bukan perorangan, agar ada tanggung jawab bersama.
“Kalau pinjam sendiri, risiko kabur besar. Tapi kalau pinjam sebagai kelompok usaha, mereka akan saling jaga. Itu semangat gotong royong yang harus kita bangun,” jelasnya.
Dalam struktur kelembagaan, Koperasi Desa Merah Putih akan berada dalam pembinaan DPMD sebagai pengawas, namun teknisnya dijalankan oleh Dinas Koperasi. Toto memastikan tidak akan ada tumpang tindih dengan keberadaan BUMDes.
“BUMDes dan koperasi bisa berdampingan, saling menguatkan. Yang penting diatur dengan regulasi yang jelas,” katanya.
Menutup pernyataannya, Toto Suharto menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini sebagai wujud kehadiran negara di desa. Ia percaya, jika koperasi ini dijalankan dengan baik, desa akan menjadi pusat kekuatan ekonomi rakyat yang sesungguhnya.
“Jangan sampai program ini hanya jadi instruksi dari atas. Harus benar-benar tumbuh dari bawah, menjadi milik warga desa itu sendiri. Kita ini mau bangun pondasi dan bukan sekadar bagi-bagi bantuan, tapi membangun sistem yang memberdayakan,” pungkasnya.
Di saat banyak orang menilai desa sebagai objek pembangunan, Toto Suharto memilih jalan berbeda yakni menjadikan desa sebagai subjek yang berdaya. Bukan karena bantuan semata, tapi karena mereka dibekali alat untuk mandiri, berdaulat, dan menyejahterakan warganya sendiri.
(red)
