Pendidikan, KuninganSatu.com - Di tengah gencarnya pemerintah menggaungkan program pendidikan gratis melalui wajib belajar 12 tahun, sebanyak 117 siswa di Kabupaten Kuningan tercatat putus sekolah pada tahun ajaran 2024/2025. Data tersebut dirilis oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per 30 November 2024.
Dari jumlah tersebut, 84 siswa berasal dari jenjang Sekolah Dasar (SD), 30 siswa dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 3 siswa dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Angka ini mencerminkan bahwa meskipun sekolah telah digratiskan, masih terdapat hambatan nyata yang membuat anak-anak di Kuningan terhenti dari jalur pendidikan.
Kecamatan Ciawigebang, Cidahu, dan Kuningan mencatat jumlah siswa putus sekolah tertinggi pada jenjang SD. Untuk jenjang SMP, Kecamatan Kuningan dan Lebakwangi menjadi penyumbang terbanyak. Sementara pada tingkat SMA, kasus tersebar di tiga kecamatan berbeda.
Fenomena ini menimbulkan ironi tersendiri. Sekolah memang digratiskan, tetapi dalam praktiknya, banyak keluarga masih terbebani oleh biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, perlengkapan sekolah, hingga konsumsi harian. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, beban ini tetap terasa berat sehingga anak-anak akhirnya terpaksa berhenti sekolah.
Selain itu, rendahnya motivasi belajar juga menjadi penyebab yang tak bisa diabaikan. Banyak siswa merasa tertinggal dalam pelajaran, kurang mendapatkan perhatian atau bimbingan yang memadai, hingga merasa tidak nyaman dengan lingkungan belajar. Kondisi ini membuat sebagian anak memilih mundur dari pendidikan formal.
Setiap tahun, sekolah-sekolah di Kuningan melaporkan adanya siswa yang keluar tanpa menyelesaikan pendidikan. Tanpa kejelasan alasan, mereka menghilang dari daftar peserta didik aktif, meninggalkan ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat mereka bertumbuh.
Meskipun jumlah 117 tampak kecil dibanding ribuan siswa yang masih aktif, angka ini tetap menjadi peringatan serius. Program pendidikan gratis belum sepenuhnya menjamin keberlangsungan pendidikan tanpa hambatan. Upaya perbaikan tidak cukup hanya dengan penghapusan biaya sekolah, tetapi juga perlu menyasar dukungan ekonomi keluarga, kualitas pembelajaran, dan penguatan motivasi siswa.
