KuninganSatu.com,- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Direktorat Perlindungan, menggelar acara Silaturahmi Kebangsaan di Hotel Santika, Kuningan, Selasa (6/5/2025). Kegiatan ini mempertemukan para penyintas aksi terorisme dengan mitra deradikalisasi mantan narapidana kasus terorisme dalam upaya membangun ruang rekonsiliasi, empati, dan komitmen bersama menjaga keutuhan bangsa.
Acara ini menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) 2020–2024 yang telah berhasil menjaga situasi “zero attack”. Saat ini, BNPT tengah mempersiapkan RAN PE periode 2025–2029, dengan peningkatan peran pemerintah daerah melalui Rencana Aksi Daerah (RAD).
Direktur Perlindungan BNPT, Irjen Pol Imam Margono, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar simbolik, melainkan upaya nyata untuk mempertemukan dua pihak yang sebelumnya berada di posisi berbeda dalam konteks kekerasan ekstrem. Ia juga menginformasikan mandat Mahkamah Konstitusi yang kini membuka peluang bagi masyarakat yang terdampak terorisme masa lalu untuk diakui sebagai penyintas dan menerima hak-hak mereka melalui BNPT dan LPSK.
Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, SH, MH, menegaskan bahwa silaturahmi ini adalah ruang penting untuk penyembuhan dan penguatan nilai kebangsaan.
“Kami yakin pertemuan ini adalah jembatan empati dan bagian dari upaya membangun perdamaian yang lahir dari keadilan dan keterbukaan untuk saling memaafkan,” ujarnya.
Perwakilan Polda Jabar, Kombes Pol Dr. H. Joseph Ananta Pinora, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak pemerintah, aparat, masyarakat sipil, dan tokoh agama untuk menjaga Indonesia tetap damai dan bebas dari pengaruh ekstremisme kekerasan.
Rangkaian acara diisi dengan pembacaan ikrar bersama dan Naskah Deklarasi Kebangsaan oleh perwakilan penyintas dan mantan napiter, yang kemudian diikuti penandatanganan naskah sebagai komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan nasional dan menjunjung semangat kebinekaan.
Hadir dalam acara tersebut jajaran pejabat BNPT, Polri, LPSK, perwakilan Densus 88, tokoh agama, serta unsur masyarakat sipil dari berbagai kalangan. Kegiatan ini menandai langkah konkret menuju rekonsiliasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
(red)
