Oleh : Dewi Sartika
Sudah tiga bulan berlalu sejak Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Kuningan dilantik. Namun, publik kini bertanya-tanya di mana sebenarnya peran dan kiprah sang pejabat tinggi ini.
Dalam setiap agenda penting pemerintah daerah mulai dari rapat-rapat strategis, peluncuran program, hingga kunjungan ke lapangan nama dan wajah Pj Sekda nyaris tak pernah terlihat, baik secara fisik maupun di ruang-ruang pemberitaan yang menjadi konsumsi publik.
Di era media sosial seperti sekarang, di mana eksistensi pejabat daerah bisa dipantau langsung oleh masyarakat dalam hitungan detik, absennya jejak digital dan aktivitas nyata Pj Sekda ini sungguh menjadi tanda tanya besar.
Padahal, Sekretaris Daerah bukanlah jabatan seremonial semata. Ia adalah motor utama birokrasi, pengendali roda administrasi, dan panglima dalam menjalankan kebijakan Bupati.
Dalam regulasi, tugas Sekda terang benderang memastikan jalannya pemerintahan daerah, menyelaraskan program lintas dinas, dan memastikan ASN bekerja sesuai target. Maka, ketika Pj Sekda seolah menghilang dari radar publik, wajar jika kepercayaan masyarakat ikut goyah.
Rakyat Kuningan berhak tahu, apakah kinerja pemerintahan ini berjalan autopilot, atau memang pejabat yang seharusnya memimpin justru memilih berdiam dalam bayang-bayang.
Lebih ironis lagi, ini terjadi di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang goyah, dengan defisit anggaran yang memaksa pemangkasan di berbagai sektor penting.
Di saat rakyat menunggu langkah-langkah tegas untuk menata ulang APBD, memastikan efisiensi belanja, dan mengendalikan jebakan fiskal seperti Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN yang terus membengkak, Pj Sekda justru nyaris tak terdengar suaranya.
Tak ada pernyataan resmi, tak ada langkah strategis yang tampak, dan tak ada agenda-agenda publik yang menonjolkan kehadiran atau kepemimpinan birokrasi yang kuat. Jika begini, lalu apa arti kehadirannya selama tiga bulan ini.
Era keterbukaan informasi seperti sekarang menuntut pejabat daerah untuk bukan hanya bekerja, tapi juga menunjukkan kehadiran mereka di mata rakyat.
Media sosial, kanal informasi resmi, hingga pemberitaan arus utama adalah panggung di mana kinerja birokrat diuji. Tidak muncul di forum-forum strategis, tidak tampak di setiap momentum penting pemerintah daerah, dan nihil komunikasi publik itu bukan sekadar soal gaya, melainkan mencerminkan absennya fungsi kepemimpinan yang seharusnya melekat pada jabatan Sekda.
Jabatan setinggi itu tidak bisa hanya dijalankan secara diam-diam dalam ruang rapat yang terkunci dari sorotan publik.
Kini, sudah saatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melakukan evaluasi mendalam atas kinerja dan eksistensi Pj Sekda ini. Tidak cukup hanya mengandalkan formalitas jabatan; pejabat publik wajib hadir di tengah-tengah rakyat, baik secara nyata di lapangan maupun di ruang informasi.
Karena di masa sekarang, keterlihatan bukan sekadar citra, tapi juga bentuk pertanggungjawaban. Publik Kuningan tidak menuntut kemewahan, hanya sekadar ingin memastikan bahwa para pejabat yang digaji dari uang rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar mengisi posisi tanpa jejak.
Kalau tiga bulan saja sudah menghilang tanpa kabar, lalu apa jaminan ke depan kinerja birokrasi ini akan bergerak lebih baik atau kita harus bersiap lagi menyaksikan roda pemerintahan berjalan seadanya, sementara pejabat tinggi daerahnya lebih memilih menjadi sekda bayangan yang tak pernah muncul di siang hari.
Editor: roy@ni
