KuninganSatu.com,- Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menegaskan komitmennya sebagai Kabupaten Angklung, seiring langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengimbau seluruh satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi untuk memiliki dan mengembangkan alat musik tradisional angklung.
Deklarasi Kuningan sebagai Kabupaten Angklung sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2017 oleh Bupati Kuningan. Namun hingga kini, upaya realisasinya masih terkendala. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Rio Anto Permana Saputra, S.Pd, menyebut pembinaan dilakukan secara bertahap.
“Kami mulai dengan pelatihan untuk 5 guru dan 5 siswa per sekolah. Terkait pembelian angklung, itu menjadi kesepakatan masing-masing kepala sekolah dengan pihak ketiga,” ujarnya, Senin (10/5/2025).
Rio juga mengungkapkan bahwa persoalan kebudayaan di Kuningan saat ini masih ditangani oleh dua dinas, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berbeda dengan kementerian yang sudah memiliki satuan khusus.
Di sisi lain, pengrajin angklung lokal meminta agar kebijakan pembinaan seni budaya ini tidak merugikan para pelaku lokal. Fendy, pengrajin angklung dari Sanggar Angklung Lumbu di Dusun Lumbu, Kelurahan Cigugur, mengatakan jangan sampai perbandingan harga dengan daerah lain menyudutkan pengrajin Kuningan.
“Di Bandung pun banyak pihak ketiga yang membeli angklung di tempat lain seperti Udjo, lalu dijual kembali. Itu juga pasti ada margin. Kami di Kuningan buat angklung dari bambu lokal terbaik, dengan harga mulai Rp300 ribu sampai Rp6 juta tergantung ukuran. Kami juga beri pelatihan gratis dua kali dan garansi satu tahun,” ujar Fendy.
Fendy menambahkan bahwa meski tidak terlibat dalam program pemerintah secara langsung, dirinya tetap aktif memberikan pelatihan ke sekolah-sekolah secara mandiri, bahkan rutin memberikan edukasi angklung di Cirebon setiap malam Selasa.
(red)
