KuninganSatu.com, - Sejumlah tenaga kesehatan RSUD Linggajati mengaku kecewa dan lelah menunggu kepastian pencairan insentif COVID-19 yang hingga kini, di tahun 2025, belum juga mereka terima. Insentif yang seharusnya menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengorbanan mereka selama masa pandemi, justru seperti dilupakan begitu saja dan seolah-olah keringat mereka menguap bersama meredanya wabah.
“Kami dijadikan garda terdepan di saat COVID, tapi setelah COVID usai, kami tidak dipedulikan. Bahkan hak kami sampai saat ini pun belum terbayarkan,” ungkap salah satu tenaga kesehatan kepada kuningansatu.com, Sabtu (17/5/2025).
Suaranya terdengar getir, menggambarkan kelelahan yang bukan sekadar fisik, melainkan juga batin yang menyadari bahwa perjuangan mereka melawan ancaman virus mematikan tidak berbanding lurus dengan perhatian yang diberikan negara.
Tenaga kesehatan lainnya bahkan menyampaikan keluhannya dengan penuh haru, mengenang bagaimana mereka rela meninggalkan keluarga demi tugas mulia yang kini terasa dilupakan.
“Setetes keringat pun kami ikhlaskan demi pelayanan. Kami tinggalkan keluarga di masa-masa COVID yang begitu luar biasa. Tapi setelah semua usai, kami seperti tak pernah ada,” tuturnya lirih.
Direktur RSUD Linggajati saat ini, dr. Eddy Syarief, MM., MMRS., menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup-nutupi persoalan ini. Ia mengajak siapa pun yang ingin mengetahui duduk perkaranya untuk datang langsung ke rumah sakit.
“Silakan saja datang ke RS, nanti kita bahas berdasarkan data. Kan ada surat-surat permohonan kita juga, dan kita sudah mengajukan itu ke BPKAD,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini sudah berlangsung sejak kepemimpinan sebelumnya dan pihaknya juga telah memberikan penjelasan kepada para nakes yang mempertanyakan hal ini.
Sementara itu, dr. H. Edi Martono, mantan Direktur RSUD Linggajati yang menjabat saat pandemi berlangsung, justru menyampaikan sindiran tajam dalam komentarnya. Ia menyebut bahwa selama masa kepemimpinannya, pihak rumah sakit telah berulang kali mengajukan pencairan dana insentif yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Namun, seperti kisah klasik birokrasi, usulan demi usulan itu justru kandas di meja pemerintahan daerah, dicoret tanpa penjelasan yang bisa dicerna akal sehat.
“Kami ajukan berkali-kali ke BPKAD, tapi selalu dicoret. Akhirnya masa jabatan saya pun selesai, tapi nasib insentif itu masih saja sama,” ujarnya.
Ia menambahkan, dana tersebut bukan milik rumah sakit, bukan pula milik pemerintah, melainkan hak murni dari para tenaga kesehatan yang pada saat itu berjibaku di garis depan, mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan, katanya, ada tenaga kesehatan yang telah meninggal dan seharusnya berhak atas insentif itu, namun hingga detik ini belum ada sepeser pun yang diterima oleh keluarganya.
“Kalau toh memang tidak akan dibayarkan, ya sudahlah. Tapi setidaknya, ada hak keluarga yang masih hidup. Ada anak dan istri dari nakes yang sudah gugur. Masa kita tega menutup mata pada itu juga?” tukasnya.
Ironis memang. Dulu disebut pahlawan, sekarang tak lebih dari catatan administratif yang tertunda. Kita ini sedang bicara tentang hak hidup, bukan hanya sekadar angka di laporan keuangan.
Pernyataan Edi menyiratkan ironi yang memilukan betapa semangat heroik saat pandemi hanya bertahan selama krisis masih jadi tajuk utama. Begitu wabah mereda dan suasana kembali ‘normal’, suara-suara yang dahulu dielu-elukan kini bergema di ruang hampa, tak diindahkan bahkan untuk hal paling mendasar yaitu hak mereka sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPKAD Kabupaten Kuningan belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan tertundanya pencairan insentif yang menjadi hak tenaga kesehatan RSUD Linggajati. Yang jelas, para nakes masih menunggu, dengan kesabaran yang mulai terkikis, dan harapan yang perlahan menjadi kemarahan yang diam-diam tumbuh.
(red)
