KuninganSatu.com,- Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Linggajati Kuningan kembali mempertanyakan kejelasan pembayaran dana insentif Covid-19 yang hingga kini belum mereka terima. Padahal, insentif tersebut merupakan hak tenaga kesehatan yang telah berjibaku di garda terdepan selama masa pandemi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, insentif yang belum dibayarkan tersebut mencakup klaim layanan Covid-19 pada tahun 2021 hingga 2022. Meskipun pandemi telah mereda dan status darurat dicabut, kewajiban pembayaran terhadap tenaga medis belum sepenuhnya dipenuhi.
“Kami sudah berulang kali menanyakan ke pihak manajemen, tapi jawabannya masih sama yaitu masih proses. Padahal kami bekerja siang malam dengan risiko tinggi saat itu,” ungkap salah satu tenaga kesehatan yang enggan disebutkan namanya, Selasa (13/5/2025).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa urusan insentif tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit bukan merupakan kewenangan Dinas Kesehatan.
“Nakes puskesmas dan RS berbeda. Kalau RS langsung ke direkturnya saja. Bukan kewenangan Dinkes,” ujarnya singkat.
 |
| Direktur RSUD Linggjati, dr. Eddy Syarief, MM., MMRS |
Sementara itu, Direktur RSUD Linggajati Kuningan, dr. Eddy Syarief, MM., MMRS., menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap siapa pun yang ingin mengetahui kejelasan persoalan tersebut.
“Silakan saja datang ke RS, nanti kita bahas berdasarkan data. Kan ada surat-surat permohonan kita juga, dan kita sudah mengajukan itu ke BPKAD,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa persoalan insentif ini bukan sepenuhnya terjadi di masa kepemimpinannya.
“Masalah ini kan sudah dari kepemimpinan sebelumnya. Kepada para tenaga kesehatan, kami juga sudah terangkan hal ini, baik yang datang secara pribadi maupun kelompok,” jelasnya.
dr. Eddy menegaskan bahwa RSUD Linggajati tetap berkomitmen memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan.
