KuninganSatu.com,- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 menjadi alarm keras atas persoalan tata kelola anggaran yang tak bisa lagi ditutupi. Sorotan tajam bukan hanya tertuju pada sisi teknis administratif, tetapi juga menyangkut struktur anggaran yang selama ini terlalu gemuk pada belanja birokrasi.
Pemerhati kebijakan publik, Abidin, S.E., menilai bahwa dua elemen utama penyumbang beban terbesar dalam APBD Kuningan adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Kedua pos ini, menurutnya, telah menyita ruang fiskal yang semestinya dapat dialokasikan untuk belanja pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“TPP dan Pokir adalah dua elemen struktural yang menjadi beban terbesar dalam anggaran. Kalau ini tidak ditertibkan, kita hanya akan terus menggali lubang defisit fiskal,” ungkap Abidin kepada kuningansatu.com, Jum'at (23/5/2025).
Ia menekankan bahwa pemberian TPP yang semestinya berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2021, kini lebih banyak bersandar pada pendekatan administratif. ASN menerima tambahan penghasilan secara merata, tanpa adanya indikator capaian kerja yang objektif dan terukur. Akibatnya, alokasi anggaran untuk TPP menjadi boros dan tidak mencerminkan prinsip keadilan berbasis prestasi.
Tak kalah penting, keberadaan Pokir DPRD dinilai makin menjauh dari tujuan awal perencanaan partisipatif yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam praktiknya, Pokir sering kali lebih dekat kepada akomodasi kepentingan politik pribadi atau kelompok, ketimbang mendorong agenda pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Yang memperparah situasi, BPK menyoroti adanya kasus gagal bayar dalam laporan keuangan Pemkab Kuningan yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja yang disusun dalam APBD tidak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah secara riil. Bahkan berdasarkan informasi yang berkembang, BPK secara implisit menduga adanya indikasi fraud atau praktik kecurangan dalam proses perencanaan dan realisasi anggaran.
“Gagal bayar bukan hanya soal teknis keuangan, tapi tanda bahwa sistem penganggaran kita sedang rusak. Kalau ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya rekanan atau kontraktor, tapi masyarakat secara luas yang kehilangan akses terhadap layanan dasar,” tegas Abidin.
Sebagai pembanding, Abidin mengangkat contoh dari beberapa daerah yang telah berani mengambil langkah radikal demi menyelamatkan keuangan daerah. Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar, serta beberapa daerah lainnya di luar Jawa Barat yang secara tegas telah menunda atau bahkan meniadakan Pokir DPRD demi efisiensi fiskal.
“Langkah itu tidak populer, tetapi terbukti memberikan dampak positif. Ruang fiskal mereka menjadi lebih longgar, program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar bisa berjalan tanpa beban utang,” ujar Abidin.
Ia pun mengajak Pemkab Kuningan dan DPRD untuk meneladani keberanian politik tersebut.
“Ini saatnya para pengambil kebijakan di Kuningan berani menahan lapar dan menunda dulu kepentingan pribadi, menahan diri dari kenyamanan jabatan dan tunjangan, demi menyelamatkan keuangan daerah dan masa depan rakyat,” katanya dengan tegas.
Abidin menyarankan agar Pemkab segera menyusun ulang struktur APBD dengan pendekatan outcome-based budgeting berbasis hasil dan bukan lagi sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas TPP dan Pokir harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik.
“Jangan sampai opini WDP ini menjadi rutinitas tahunan. Jadikan ini momentum reformasi. Kalau kita tidak berubah sekarang, kita akan kehilangan waktu, kehilangan kepercayaan publik, dan kehilangan arah,” tutup Abidin.
Kondisi ini menuntut kesadaran kolektif. Bukan hanya dari eksekutif, tetapi juga legislatif. Saatnya duduk bersama dengan satu semangat yakni menyelamatkan Kuningan dari krisis fiskal dan menata ulang fondasi anggaran yang berpihak pada rakyat.
(red)
