KuninganSatu.com,- Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kuningan pekan lalu memicu longsor parah di dua jalur vital yakni Pajambon dan Cilengkrang. Dua akses yang selama ini dikenal aman dari bencana besar kini lumpuh. Warga pun mulai bertanya-tanya: ada apa sebenarnya di balik tanah yang kini runtuh?
Pusat perhatian segera mengarah ke kawasan wisata Arunika sebuah destinasi agrowisata yang dibangun di zona konservasi Palutungan, Kecamatan Cigugur. Tempat yang dulu dijanjikan sebagai wisata ramah lingkungan kini justru dituding sebagai pemicu rusaknya keseimbangan alam.
Luqman Maulana, seorang aktivis dari komunitas Gerakan KITA sebuah kelompok yang selama ini vokal membangun kesadaran masyarakat dan menyuarakan kegelisahannya tanpa ragu.
“Ini bukan longsor biasa. Ini teguran keras dari alam bahwa pembangunan atas nama agrowisata, tapi melanggar prinsip konservasi, hanya akan membawa petaka,” ujar Luqman, tegas.
Ia menilai, kawasan Arunika patut diperiksa lebih dalam. Meski sempat meraih penghargaan sebagai pengelola wisata berbasis lingkungan, kondisi di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Muncul pertanyaan besar, apakah perizinan pembangunan Arunika benar-benar sah dan melalui prosedur yang semestinya?
“Kalau memang legal, buka dokumennya secara transparan. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau tidak, ini bentuk pengkhianatan terhadap semangat pelestarian lingkungan,” tambahnya.
Sorotan Luqman tak berhenti di situ. Ia juga mengaitkan pola pembangunan Arunika dengan kasus serupa yaitu pendirian Rumah Sakit Permata, yang sempat menuai kritik karena dibangun di atas lahan produktif.
Nama Rohmat Ardiyan pun kembali disebut. Ia adalah pemilik RS Permata dan Arunika, sekaligus anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Tak hanya itu, ia dikenal dekat dengan Bupati dan berperan besar dalam kemenangan Pilkada.
“Apakah Kuningan akan terus dikendalikan oleh segelintir pemodal yang kebal kritik dan hukum? Atau kita masih punya keberanian seperti para pendahulu yang tak gentar melawan penyimpangan?” ujar Luqman, menyindir keras.
Kini, sorotan tajam tertuju ke Bupati Kuningan. Publik menunggu sikap Bupati, apakah ia akan bertindak tegas demi keselamatan warga, atau justru tunduk pada loyalitas politik dan kekuasaan uang?
“Jika Bupati berani bersikap adil dan objektif, masyarakat pasti mendukung. Tapi jika memilih diam, jangan salahkan publik bila menyebutnya boneka para pemodal,” ucap Luqman lugas.
Ia pun mengajak para akademisi, pegiat lingkungan, dan aktivis sosial untuk tidak tinggal diam melihat kerusakan lingkungan yang makin nyata.
“Kita butuh suara-suara berani. Para intelektual harus turun tangan. Jangan biarkan kawasan serapan air kita digadaikan demi kedok agrowisata yang menipu,” serunya.
Tak luput dari kritik, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) juga disorot. Lembaga ini dinilai terlalu membela Arunika, apalagi saat meminta publik tidak berspekulasi tanpa data. Menurut Luqman, pernyataan itu justru menyinggung keresahan warga.
“Mengumpulkan data dan kajian memang tugas negara. Tapi rakyat juga punya hak untuk bertanya dan menggugat. Jangan bungkam suara mereka menjadi diam dalam ketidakadilan adalah kejahatan terselubung,” tegasnya.
Longsor kali ini bukan sekadar bencana alam biasa. Ini adalah panggilan moral bagi semua pihak: pemerintah, pemangku kebijakan, hingga masyarakat Kuningan.
Apakah kita akan terus membiarkan modal dan kekuasaan melaju tanpa kendali? Atau kini saatnya kembali pada nilai perjuangan untuk menjaga bumi, menyuarakan kebenaran, dan berpihak pada rakyat? Kuningan menanti jawaban dari Bupati Dian Rahmat Yanuar, dan dari kita semua.
(red)
