KuninganSatu.com,- Pernyataan tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan memicu keprihatinan luas di masyarakat. Mendagri menyebut, hanya sekitar 15% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuningan yang berasal dari PAD, sementara sisanya mengandalkan dana transfer dari pusat.
Menanggapi hal itu, Abidin, SE, seorang pengamat kebijakan publik asal Kuningan, menilai bahwa kondisi ini adalah peringatan serius bagi Pemerintah Daerah. Ia menekankan pentingnya kerja nyata dari para pemangku kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif.
“Sudah tiga tahun berturut-turut Kuningan mengalami gagal bayar. Ini bukan sekadar isu, tapi fakta konkret. Ini menunjukkan bahwa kinerja dalam menggali potensi pendapatan daerah sangat lemah,” ujar Abidin, Senin (20/5/2025).
Menurutnya, rendahnya PAD tak lepas dari iklim investasi yang tidak kondusif. Banyak investor yang semula tertarik menanamkan modal di Kuningan, kini justru memilih hengkang ke daerah lain seperti Majalengka dan Subang. Alasannya, mereka merasa tidak mendapat jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha di Kuningan.
"Yang perlu dibenahi adalah kepastian regulasi dan perlindungan hukum bagi investor. Jangan sampai di tengah jalan investor justru mengalami hambatan, bahkan tekanan. Ini menciptakan ketidakpastian dan rasa takut untuk berinvestasi,” tegasnya.
Abidin juga menyoroti potensi besar Kuningan yang belum dimanfaatkan optimal. Salah satunya adalah sektor pertanian dan peternakan, seperti di wilayah Cigugur yang mampu menghasilkan ratusan ribu liter susu per hari.
“Bayangkan kalau pemerintah bisa membangun kemitraan strategis dengan investor di sektor ini. Dampaknya luar biasa: peningkatan PAD, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan angka kemiskinan,” lanjutnya.
(red)
