KuninganSatu.com,- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi PDI Perjuangan, Rohaman, melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan. Sorotan ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2024, yang digelar pada Rabu (7/5/2025).
"DPRD menilai alokasi anggaran belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat," tegas Rohaman.
Menurutnya, peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sejalan dengan belanja publik yang masih stagnan. Sebaliknya, belanja operasional justru mengalami kenaikan signifikan.
"Ini menunjukkan bahwa prioritas anggaran lebih condong untuk membiayai kebutuhan birokrasi dibandingkan program yang langsung menyentuh masyarakat," ujarnya.
Selain efisiensi belanja, Rohaman juga menyinggung lemahnya upaya Pemkab dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai sektor pajak, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan sah lainnya belum dioptimalkan, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi.
"Minimnya kemandirian fiskal mencerminkan tidak adanya terobosan dalam memperluas basis penerimaan daerah. Pemerintah tampak belum berani keluar dari zona nyaman," katanya.
Ia juga menyoroti kualitas perencanaan anggaran yang dianggap kurang transparan. Dokumen LKPJ 2024 dinilai tidak menyajikan data pendukung penting, seperti perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran.
"Tanpa data yang rinci dan terukur, sulit bagi DPRD menilai sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap masyarakat," ungkap Rohaman.
Menurutnya, absennya informasi tersebut menyulitkan dalam menilai perubahan prioritas program dan capaian kinerja secara objektif.
"Laporan kinerja seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan gambaran konkret tentang keberpihakan anggaran pada pelayanan publik," pungkasnya.
(red)
