Kuningan Darurat Nepotisme, Koperasi Desa Bukan Alat Politik!
0 menit baca
Windusengkahan, KuninganSatu.com - Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi publik, praktik abuse of power dan nepotisme dalam seleksi pengurus Koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan kian menjadi sorotan. Proses seleksi yang seharusnya mengedepankan transparansi dan kompetensi, justru ditengarai dibajak oleh kepentingan elite lokal dan kroni politik.
Koperasi yang sejatinya menjadi lokomotif kemandirian ekonomi desa, kini menghadapi tantangan serius dalam menjaga integritas dan tujuan utamanya. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa seleksi pengurus koperasi dilakukan secara tertutup, tanpa proses uji kompetensi terbuka, serta diarahkan oleh kekuatan di luar struktur koperasi itu sendiri.
"Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur administratif, tetapi pengkhianatan terhadap semangat koperasi yang berbasis kolektivitas, keadilan, dan kemandirian rakyat," ungkap Firgy Ferdansyah, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan, Jum'at (13/6/2025).
Firgy menilai bahwa praktik penunjukan pengurus berdasarkan hubungan darah atau kedekatan politik sangat membahayakan masa depan koperasi desa. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mengubah koperasi menjadi usaha pribadi, di mana keputusan tidak lagi mencerminkan musyawarah dan kepentingan bersama, melainkan untuk mengamankan kekuasaan di tingkat lokal.
“Koperasi bukan ruang politik kekeluargaan. Ia bukan alat untuk mengamankan loyalitas politik ataupun memperluas jaringan kekuasaan. Ketika meritokrasi dikalahkan oleh nepotisme, maka apatisme kolektif akan tumbuh dan desa akan kehilangan potensi terbaiknya,” tegas Firgy.
Firgy juga menyoroti dampak negatif terhadap generasi muda desa yang memiliki kapasitas dan semangat membangun kampung halaman. Banyak di antara mereka tersingkir hanya karena tidak memiliki akses ke lingkaran kekuasaan.
Lebih jauh, ia menyatakan bahwa praktik ini menggagalkan cita-cita ekonomi kerakyatan. Tanpa keberanian menegakkan prinsip keadilan dan kompetensi, koperasi tidak akan pernah menjadi lembaga yang mandiri dan berdaya saing. Lambat laun, koperasi akan kehilangan kepercayaan masyarakat dan fungsinya sebagai alat pemberdayaan ekonomi warga.
"Kritik ini bukan ditujukan kepada mereka yang berusia tua, melainkan pada sistem yang menutup ruang regenerasi dan pembaruan. Kami percaya bahwa idealisme pemuda adalah kekuatan perubahan," ujarnya.
Firgy menutup pernyataannya dengan ajakan agar masyarakat tidak tinggal diam. "Diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan desa. Koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat tidak boleh dibiarkan menjadi dinasti baru yang mewarisi praktik feodalisme dengan wajah yang lebih sopan," pungkasnya.
Desakan untuk memperbaiki sistem seleksi pengurus koperasi dan memastikan keterlibatan warga desa secara adil dan transparan kini menjadi isu mendesak. Kabupaten Kuningan diharapkan dapat menjadi contoh bahwa perubahan dapat dimulai dari desa, dari koperasi, dan dari keberanian kolektif untuk menolak penyalahgunaan kekuasaan.
(red)
