Mutasi Kepala Dinas, Roy: Bupati Harus Transparan dan Bebas dari Kepentingan Pribadi
0 menit baca
Cigugur, KuninganSatu.com - Rencana mutasi sejumlah kepala dinas oleh Bupati Kuningan menuai keresahan di tengah masyarakat. Langkah ini dianggap tidak disertai transparansi dan justru memunculkan dugaan adanya kepentingan politik tertentu yang menumpangi kebijakan tersebut.
Sebagai organisasi kemahasiswaan yang memegang teguh nilai-nilai kritis, ilmiah, dan solutif, PC IMM Kuningan menyampaikan kritik tajam terhadap rencana ini.
Mutasi pejabat publik seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan berdasarkan kedekatan emosional atau loyalitas sempit yang bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.
Roy Aldilah, Kepala Bidang Hikmah PC IMM Kuningan, menegaskan bahwa kebijakan mutasi ini berpotensi merusak tatanan birokrasi jika tidak dilakukan dengan objektif dan terbuka.
"Kami melihat indikasi bahwa mutasi ini tidak dilakukan atas dasar evaluasi kinerja yang jelas dan terbuka. Jika benar demikian, maka ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai kepercayaan publik," tegas Roy.
Roy juga menambahkan bahwa PC IMM Kuningan akan terus mengawal proses ini dan tidak segan untuk menyuarakan kritik secara terbuka jika kebijakan tersebut terbukti menyimpang dari prinsip good governance.
Senada dengan itu, Muhammad Ihsan, salah satu tokoh senior IMM Jawa Barat, menyampaikan pandangannya terkait pentingnya integritas dalam pengambilan keputusan publik.
"IMM sebagai gerakan moral dan intelektual memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara adil, jujur, dan untuk kepentingan rakyat. Jika bupati melupakan itu, maka ia sedang menciptakan preseden buruk bagi demokrasi lokal," ujar Ihsan.
PC IMM Kuningan secara tegas menyampaikan tuntutan kepada pemerintah daerah agar:
1. Menyampaikan secara terbuka dasar dan kriteria mutasi kepala dinas.
2. Melibatkan lembaga independen seperti KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk menjamin proses yang bersih dan objektif.
3. Menghentikan segala bentuk mutasi yang dilatarbelakangi oleh motif politik atau kepentingan kelompok tertentu.
Dalam demokrasi yang sehat, kritik dari masyarakat sipil harus dijadikan bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman. IMM akan terus berada di garda depan mengawal setiap kebijakan publik agar tetap berada dalam rel konstitusi dan etika.
"Kekuasaan tanpa kontrol adalah pintu masuk tirani. IMM tidak akan diam ketika rakyat dirugikan. Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat! Hidup IMM!," tutup Roy Aldilah.
(red)
