BREAKING NEWS

Longsor Cilengkrang Disorot, DPRD Kuningan Siapkan Evaluasi Lewat Rapat Lintas Komisi


Ancaran, KuninganSatu.comMeski terkesan telat dalam mengambil sikap sejak terjadinya viral bencana longsor Cilengkrang, akhirnya DPRD Kuningan menyatakan sikap untuk mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan tata ruang di kawasan wisata yang ada di kaki Gunung Ciremai yang dikaitkan dengan kawasan wisata Arunika beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kuningan Yaya, S.E yang ikut turun ke lokasi longsor ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (3/6/2025).


"Dari segala macam itu, kita kumpulkan, dan kemudian kita ke lokasi untuk bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Yang penting itu semua dari data," ujar Yaya.


Ia menyebut bahwa komunikasi telah dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk dari media dan penggiat lingkungan. Saat ini DPRD sedang mengupayakan komunikasi dengan pimpinan untuk mengadakan rapat lintas komisi.


"Alhamdulillah, kemarin kita sudah ngobrol. Kita sudah sampaikan, termasuk dengan media, teman-teman penggiat lingkungan, dan masyarakat. Kita sedang mencoba mengomunikasikan dengan pimpinan DPRD untuk kemudian nanti ini harus dirapatkan secara lintas komisi," jelasnya.


Ditegaskan Yaya, bahwa seluruh komisi DPRD memiliki keterkaitan terhadap isu ini. Komisi 1 berkaitan dengan perizinan, Komisi 2 dengan ekonomi, Komisi 3 pembangunan seperti PBG, dan Komisi 4 dengan penanganan bencana.


Namun demikian, komunikasi dengan pimpinan DPRD sedang dilakukan agar dapat mengambil langkah konkret untuk evaluasi dan tidak hanya fokus pada masalahnya saja, tapi bagaimana ke depan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.


Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kasus yang baru terjadi hanyalah contoh, dan pendekatan yang dilakukan DPRD adalah evaluasi menyeluruh terhadap wilayah tersebut.


"Kita lebih melihat secara keseluruhan, tidak hanya tertuju pada satu permasalahan. Permasalahan kemarin itu hanya contoh. Kita akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap apa yang terjadi di wilayah tersebut," katanya.


Ia menyoroti pentingnya pengecekan terhadap tata ruang dan pelaksanaan perizinan yang benar.


"Banyak hal yang harus dilihat, apakah tata ruang di sana sudah sesuai dengan rekomendasi saat mereka mengajukan izin, apakah sudah terpenuhi atau belum. Misalnya, KLB-nya hanya 30%, KDB-nya hanya 20% atau 10%, itu dijalankan atau tidak? Kalau tidak sesuai, kita akan menyampaikan dan membuat keputusan bersama," ujarnya.


Menyinggung pada insiden yang baru-baru ini ramai yakni tentang Longsor di Gunung Kuda Kabupaten Cirebon yang menewaskan sekitar 25 orang, ia menilai perlu ada tindakan nyata agar hal tersebut tidak terjadi juga di Kuningan karena kurangnya evaluasi dari berbagai pihak.


"Saya berkaca dari kejadian kemarin di Gunung Kuda. Itu kan beberapa kali sudah ada kejadian, dan akhirnya kemarin sampai menelan korban. Secara umum ini menyangkut seluruh wisata di kaki Gunung Ciremai," ujarnya.


"Artinya, jangan sampai nanti malah terjadi kejadian yang lebih besar dan menelan lebih banyak korban jiwa," imbuhnya.


Ia juga menambahkan pihaknya tentu menyadari bahwa masyarakat kini sedang menunggu tindakan nyata dari pemerintah daerah berkaitan hal tersebut. Untuk itu ia kembali menegaskan bahwa pihaknya sedang berupaya menjalin komunikasi dengan Ketua DPRD agar rapat dapat segera diagendakan.


"Kalau saya, kebetulan di Komisi 4, saya rasa ini harus ada rapat lintas komisi dengan SKPD terkait. Sehingga pembahasannya bisa komprehensif," ujarnya.


Menurutnya, seluruh aspek harus dikaji ulang, termasuk kejelasan data perizinan. 


"Nanti akan kita tanyakan juga ketika izin disampaikan, apakah ada rekomendasi sebelumnya?" katanya.


Ia mengungkapkan adanya perbedaan informasi terkait luas area pembangunan berdasarkan informasi DPUTR yang hadir katanya menyebutkan 4 hektar namun dari informasi lain menyebutkan lebih dari itu sehingga perlu adanya klarifikasi tentang hal tersebut.


"Maka dari itu, kita ingin lihat bagaimana rekomendasi awalnya, seperti apa acuan izinnya. Itu yang perlu kita telusuri," pungkasnya.


(red)

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar